Take a fresh look at your lifestyle.

Menteri ESDM yang Baru Diminta Lanjutkan Kebijakan Pemberantasan Mafia Migas

0 1,501
foto : jakartakita.com/edi triyono
foto : jakartakita.com/edi triyono

Jakartakita.com – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri, menyambut baik terpilihnya Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menggantikan Sudirman Said.

Walaupun demikian, dia menilai, menteri Archandra Tahar harus didampingi oleh figur yang tepat untuk posisi Wakil Menteri. Pasalnya, terlalu banyak tekanan dari kanan dan kiri.

“Menteri harus siap menghadapi tekanan dari berbagai kalangan. Kalau pribadi menterinya saya percaya beliau prefesional,” tegas  Noviandri, di Jakarta, belum lama ini.

Pihak FSPPB juga meminta agar upaya pemberantasan mafia minyak dan gas bumi harus terus digalakkan karena tidak mustahil akan muncul mafia-mafia baru.

“Menteri Sudirman Said sudah memulainya walaupun masih belum maksimal,” tegasnya.

Related Posts
1 daripada 6,411

FSPPB sendiri, lanjut dia, dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Menteri ESDM Archandra Tahar.

“Kita sudah susun agenda audiensinya,” ujar Noviandri, sembari mengatakan bahwa saat ini mulai terlihat upaya-upaya untuk memecah belah Pertamina menjadi anak usaha.

Padahal, sambung dia, Presiden Jokowi telah menggaungkan Nawacita.

“Nawacita ini sejatinya juga menegakkan kedaulatan energi di Tanah Air. Karena itu, skenario untuk memecah Pertamina menjadi beberapa anak usaha sebenarnya bertolak belakang dengan cita-cita mewujudkan kedaulatan energy,” papar Noviandri.

Ia menilai, skenario memecah-belah Pertamina juga dapat ditelisik dari rencana Kementerian BUMN untuk mengalihkan aset perusahaan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah memasuki tahap lanjut dan disepakatinya Memorandum of Understanding (MoU) kedua BUMN tersebut.

Lebih jauh, Noviandri juga mengungkapkan bahwa, upaya-upaya untuk pemecahan Pertamina sebagai perusahaan energy terus dilakukan hingga kini.

“Karena itu perlu ada proteksi terhadap Pertamina dan anak-anak usahanya,” tandas Noviandri. (Edi Triyono)

 

Tinggalkan komen