Jakartakita.com – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis hasil kajian di Jakarta pada Rabu (25/3/2015). Dalam laporan tersebut, OECD menyebutkan bahwa tingkat pendidikan anak-anak Indonesia tertinggal tiga tahun dari anak-anak di negara lain.
Kajian OECD dilakukan sejak Oktober 2012-Februari 2013 dengan menggabungkan data primer di lapangan dan data sekunder. Riset lapangan berlangsung di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.
OECD merekomendasikan agar pemerintah melakukan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk mencari solusi untuk menekan angka siswa putus sekolah. “Kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Pemerintah juga perlu menjangkau para siswa yang putus sekolah,” kata Sekjen OECD, Angel Gurria.
Gurria merekomendasikan pemerintah untuk menganggarkan dana untuk pendidikan seperlima dari keseluruhan APBN. Dan yang terpenting, seluruh dana pendidikan tersebut dipakai dengan efisien.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang turut hadir dalam acara menyebutkan pemerintah telah menetapkan enam prioritas dalam sektor pendidikan yang akan menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun kedepan.
Enam prioritas tersebut adalah memperbaiki akses terhadap pendidikan berkualitas, memperbaiki kualitas pembelajaran, memperbaiki sistem penjamin mutu, memperbaiki manajemen dan tata kelola pendidikan, memperbaiki relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, serta memperbaiki pendidikan agama, moral dan pembentukan karakter.
“Dengan melaksanakan enam prioritas ini, saya yakin Indonesia akan mampu menjadi negara maju di tingkat global,” kata Anies.
Menurut Anies, program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu langkah strategis untuk memperluas partisipasi pendidikan bagi semua anak di Indonesia dan memastikan transisi yang mulus di tiap jenjang sekolah. Program ini juga untuk mengurangi tingkat putus sekolah serta mendukungnya dengan kapasitas infrastruktur dan kualitas pengajaran yang memadai.
Untuk pendidikan di tingkat menengah, pemerintah telah menyediakan Kartu Indonesia Pintar bagi keluarga miskin. Strategi penting lainnya, yakni memperluas akses pendidikan umum dan kejuruan dalam program wajib Belajar 12 tahun dalam merespon kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.