Info Jakarta - Berita Jakarta - Semua Tentang Jakarta

Buruh Tak Perlu Demo Tolak PP 78/2015

261
foto: istimewa
foto: istimewa

Jakartakita.com – Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 sebesar 11,5%. Angka ini berasal dari penjumlahan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun berjalan di 2015.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menegaskan, UMP tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yang mengacu pada rumus UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi))

Artikel Terkait
1 daripada 8

“Kalau sudah ada keputusan, itu diambil ya ikuti bukan didebatkan lagi. Kan ini sudah jadi keputusan, jadi harus diikuti, enggak ada pilihan lain,” kata Hanif, di Istana, Senin (2/11/2015).

Ia berharap, para buruh tak perlu demo menolak PP 78/2015. Menurutnya, PP ini sudah dibahas sejak belasan tahun lalu, dan sudah melalui proses yang panjang.

“Orang sudah bahas itu 12 tahun, itu dewan pengupahan terlibat, tripartit nasional terlibat, pengusaha, buruh, semua. Tapi at the end, keputusan harus segera diambil,” tegasnya.

Ditambahkan, PP 78 tahun 2015 merupakan keputusan yang terbaik, karena sudah mempertimbangkan semua kepentingan buruh dan dunia usaha agar terus memperluas lapangan kerja.


Interested in writing for Jakartakita.com? We are looking for information and opinions from experts in a variety of fields or others with appropriate writing skills.
The content must be original on the following topics: lifestyle (beauty, fashion, food), entertainment, science & technology, health, parenting, social media, and sports.
Send your piece to redaksi@jakartakita.com