Pemerintah Kaji ‘O-Bahn’ Sebagai Alternatif Transportasi Umum Perkotaan

• 

Jakartakita.com – Kementerian Perhubungan melontarkan wacana mengenai angkutan massal yang merupakan gabungan antara Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit (LRT) bernama O-Bahn.

Karena masih wacana, Kementerian Perhubungan pun belum menentukan akan menerapkan tranportasi baru ini ke kota mana saja.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, saat acara ngobrol seru tranportasi di Jakarta, Minggu (23/6) malam.

“Dengan semakin membaiknya infrastruktur jalan, tentunya perlu dilakukan antisipasi agar masyarakat tidak memenuhinya dengan kendaraan pribadi. Caranya yaitu dengan mengoptimalisasikan angkutan massal-nya,” ucap Budi.

Asal tahu saja, Kemenhub tengah berupaya mengoptimalkan prasarana dan sarana Transportasi Massal Perkotaan di Indonesia, dalam rangka mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak terjadinya kemacetan yang menjadi permasalahan serius di daerah perkotaan di Indonesia.

Jakarta sendiri saat ini sudah memiliki berbagai fasilitas transportasi umum yang bisa dinikmati masyarakat perkotaan mulai dari Busway, Kereta Commuter Line, Light Rapid Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT).

“Tahun 2019 ini adalah era Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki semua sarana dan fasilitas menyangkut angkutan umum. Kita juga harus cepat merespon karena beberapa kota besar di Indonesia sudah mulai mengalami kemacetan,” tambah Budi.

Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian, Zulfikri menyampaikan, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini banyak dikembangkan moda angkutan massal seperti O-Bahn, yang dapat dibangun dengan biaya lebih murah dibandingkan dengan LRT, namun agak lebih mahal dibandingkan dengan BRT biasa.

“Anggarannya memang lebih besar dari pada busway karena kita harus membangun beberapa ruas jalur. Untuk tempatnya, mungkin di luar dari Jakarta, karena itu kita perlu lihat lagi bagaimana masterplan kotanya. Kita perlu kaji lebih lanjut dan duduk bersama dengan Pemda dan stakeholder terkait,” ungkap Zulfikri.

Pada kesempatan yang sama, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendukung upaya pemerintah tersebut.

“Bahwa dari MTI sangat positif,” ujar Suharto Majid selaku Ketua MTI bidang Advokasi, Edukasi, Hukum dan Regulasi MTI Pusat.

Dijelaskan, ada tiga hal yang harus direalisasikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan masyarakat sebelum menerapkan O-Bahn.

Pertama, pemerintah harus membangun Smart City; kedua, Smart Mobility; dan ketiga, Smart People.

“Jika tidak terealisasi bersama maka akan sulit berjalan. Masyarakat kita masih sulit tidak men-stop bus di jalan, jadi kita ingin membuat kota yang modern dan apik, serta efektif,” tandas Suharto. (Edi Triyono)