Hasil riset media yang dilakukan Indonesia Media Monitoring Centre (IMMC) menemukan kesimpulan bahwa tuntutan utama buruh dalam menyampaikan aspirasinya terkait dengan persoalah upah. Pemberitaan tentang buruh yang berkaitan dengan soal upah ini, menurut hasil monitoring IMMC, mencapai angka 40,9% dari total 444 pemberitaan.
Setelah persoalan upah, isu lain yang sering diaspirasikan oleh kalangan buruh adalah penolakan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu sebesar 21,8% pemberitaan. Di urutan ketiga adalah isu kesejahteraan buruh (16,6%), sementara keempat isu outsourcing (5,1%).
Temuan ini, menurut Muhammad Farid, Koordinator Riset IMMC, menunjukkan bahwaburuh di Indonesia masih belum bergerak dari domain ekonomi. Secara umum, tuntutan buruh mencakup berbagai aspek. Mulai ekonomi, sosial, politik hingga psyko-sosial. Setiap negara memiliki level berbeda, tergantung sejauh mana hak-hak buruh telah diakomodir.
Menurut Farid, sebenarnya tuntutan ekonomi berada pada level yang paling rendah atau mendasar. Tapi faktanya, di Indonesia buruh masih belum mendapatkan secara penuh hak-hak ekonomi. Sehingga wajar jika suara aspirasi mereka banyak terfokus pada sektor tersebut. Sebab, itu merupakan kebutuhan pokok dan mendasar mereka.
Karena itu, kata Farid, setiap ada konstelasi nasional yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hajat ekonomi kaum buruh. Maka eksakalasi gerakan buruh mengalami peningkatan.
Menurut hasil monitoring IMMC, dalam satu tahun terakhir ini, gerakan buruh mengalami eskalasi yang tinggi di dua periode. Yaitu pada awal tahun 2012 dan bulan Maret tahun 2012. Tentang hal ini, Farid menjelaskan:“Pada dua momen tersebut, gerakan buruh meningkat tajam dalam bentuk demonstrasi skala nasional. Pada awal tahun, tuntutan buruh terkait dengan penaikan upah. Kita masih ingat gerakan buruh yang menutup jalan tol saat itu. Sedangkan pada bulan Maret yang lalu, berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kita bisa lihat bahwa gerakan buruh sangat sensitif dengan sesuatu yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Isu BBM jelas akan membuat daya beli buruh turun. Itu sebabnya, buruh menjadi salah satu elemen yang menyumbangkan massa besar pada demo BBM bulan Maret lalu.”
Menurut Farid, itu hendaknya menjadi catatan pemerintah. Bahwa gerakan buruh sangat sensitif dengan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan fluktuasi kesejahteraan ekonomi mereka. Ini adalah cara paling mudah bagi pemerintah untuk “meredam” gerakan demonstrasi buruh.
Menurut Farid, disamping kesejahteraan ekonomi, buruh juga memperjuangkan hak politik dan sosialnya. Namun, di Indonesia, tuntutan buruh masih terkonsentrasi pada domain ekonomi.
“Kita masih belum melihat adanya gerakan buruh yang terkonsolidasi secara matang dalam bentuk partai politik. Kita juga belum melihat tuntutan buruh pada peningkatan kualitas kesejahteraan kehidupan sosial. Gerakan buruh di Indonesia masih terkonsentrasi pada domain kesejahteraan ekonomi. Ini wajar, karena hak-hak buruh pada domain ini masih sangat minim pemenuhannya. Sehingga mereka merasa butuh upaya keras di sektor ini,” jelas Farid.
Rio Yotto | Indonesia Media Monitoring Centre (IMMC)