“Pembatalan LRT itu memang benar. Karena konsepnya LRT itu betul-betul harus dikelola pihak swasta. Nanti pengoperasiannya kami libatkan BUMD,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/1).
Dijelaskan, walaupun pembangunan LRT akan melibatkan pihak swasta, Pemprov DKI Jakarta tetap akan mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut, maka akan ada alokasi silang untuk transportasi publik.
“Karena setelah saya hitung. Kalau swasta mau (kelola) kami masih untung. Kalau untung kami punya duit ngapain kami kasih swasta. Ini kan transportasi umum. Kenapa nggak kami ambil untungnya lalu subsidi untuk beli bus atau kereta yang lebih murah,” jelasnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta sempat menganggarkan Rp 7,5 triliun untuk pembangunan ini. Padahal dana yang dibutuhkan untuk membangun LRT koridor 1, Kebayoran Lama-Kelapa Gading diperkirakan membutuhkan anggaran senilai Rp 9,2 triliun. Sisanya akan menggunakan dana dari pihak swasta.
Adapun alasan pembatalan yang dilakukan Banggar DPRD DKI Jakarta, karena belum memiliki detail engineering design (DED). Sehingga pembangunan LRT belum matang secara rencana dan kajian belum siap.