“Itu kebijakan yang perlu ditinjau ulang, mestinya tol dalam kota harus dibatasi, sementara akses tol lingkar luar Jakarta yang perlu segera diselesaikan dan bila perlu diperbanyak untuk memudahkan aktivitas orang keluar masuk Jakarta,” ujar Hilmi di Jakarta, Rabu (4/2).
Dijelaskan, untuk tol dalam kota Jakarta, pemerintah semestinya konsisten untuk mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan pribadi, dengan memperbaiki sarana dan akses transportasi publik, seperti memperluas jalur transjakarta atau memperbanyak kendaraan umum yang layak dan sebagainya.
Ia juga menilai, penambahan jalan tol dalam kota, hanya akan menambah peredaran jumlah kendaraan pribadi di jalan-jalan Jakarta. Sehingga ujung-ujungnya, hanya akan menambah kesemrawutan jalur di luar tol dalam kota, atau bahkan di tol dalam kota itu sendiri sebagaimana yang terjadi saat ini pada ruas tol Cawang-Tomang-Cengkareng.
“Lebih baik jika pemerintah mempercepat jalan tol lingkar luar Jakarta yang merupakan akses keluar masuk Jakarta, sebagaimana yang terjadi pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) saat ini, karena terbukti mempercepat arus pengiriman barang dari dan ke luar Jakarta serta pengurangan arus lalu lintas tol dalam kota Jakarta,” papar dia.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah berencana segera merealisisasikan pembangunan enam ruas tol dalam Kota Jakarta sebagaimana tertera dalam dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tentang Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia.
Keenam ruas tersebut yakni tahap satu, Sunter-Semanan sepanjang 20,23 kilometer (Juli 2018) dan Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer (Januari 2019). Kemudian tahap dua Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer (Januari 2021) dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,6 kilometer (Januari 2021), dan tahap III Ulujami-Tanah Abang sepanjang 8,7 kilometer (Juli 2022) dan Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,157 kilometer (Juli 2022). (Antara)