Jakartakita.com – Terkait rencana emerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang ingin menghapuskan nilai jual objek pajak (NJOP) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas tanah dan bangunan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung rencana tersebut.
Namun, Djarot juga mengungkapkan kekhawatirannya bila Jakarta memberlakukan pembebasan PBB. Karena Jakarta tidak seperti daerah lain yang kaya akan sumber daya alam (SDA) seperti tambang dan hutan. Pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta sangat bergantung terhadap pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Serupa dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot ingin ada seleksi ketat untuk warga yang bebas PBB. Hanya mereka yang benar-benar tidak mampu yang diperbolehkan untuk tetap tinggal di Jakarta tanpa harus membayar PBB tiap tahunnya. Kebijakan ini tentu saja akan menolong warga asli Betawi yang setiap tahunnya harus tersingkir dari Jakarta.