Jakartakita.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tanyakan pada menteri ESDM,” kata Jokowi kepada wartawan, setelah bertemu dengan PM Belanda, Mark Rutte di MGM Grand Sanya Hotel, Hainan, Sabtu (28/3/2015), seperti dilansir Antara.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan kenaikan BBM premium yang naik Rp500 per liter sudah menjadi komitmen pemerintah untuk tidak lagi memberikan subsidi pada premium, tetapi untuk solar tetap disubsidi Rp1.000 per liter.
Harga BBM di Indonesia, kata dia, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditetapkan oleh pemerintah dengan berbasis pada nilai keekonomian.
“Jadi sekarang pengumuman soal kenaikan cukup diumumkan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM,” katanya.
Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan aspek sosial di masyarakat, sebelum menetapkan harga BBM yang baru.
Namun diakuinya, sejak beberapa minggu terakhir, harga minyak dunia mengalami kenaikan harga, tapi dalam beberapa hari terakhir justru mulai normal kembali. Selain soal harga minyak, pertimbangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang juga tertekan hingga mencapai Rp 13.000/US$ menjadi pertimbangan soal harga BBM.
“Dua hal ini tentu akan berpengaruh pada harga BBM, yang akan ditetapkan nanti. Besarannya berapa itu nanti akan diumumkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” katanya.
Pemerintah Cenderung Reaktif
Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, gaya pemerintah mengelola negara, terutama ekonomi saat ini, cenderung reaktif dan hanya berorientasi jangka pendek. Salah satu kebijakan yang dinilai Enny reaktif adalah penghapusan subsidi BBM.
Menurut Enny, kebijakan penghapusan subsidi BBM membuat harga BBM dilempar ke harga pasar. Akibatnya, harga BBM naik-turun dengan mudah karena mengacu harga minyak dunia yang berfluktuasi. Apalagi kata dia, pengelolaan negara yang dilakukan pemerintah tak memiliki konsep yang jelas.
“Karena dengan menghapus subsidi kan artinya tidak memperhitungkan secara komprehensif. Kita setuju pengurangan subsidi tapi kan kalau seperti ini tidak rasional,” kata dia.