Jakartakita.com – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menilai sudah saatnya Indonesia kembali memiliki lembaga pembiayaan khusus pembangunan infrastruktur, atau yang lebih dikenal dengan bank infrastruktur. Bank khusus tersebut berfungsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Mungkin sudah saatnya kembali Indonesia memiliki semacam bank pembangunan baru. Kita mulai dulu dengan apa yang menjadi prioritas kita, prioritas adalah pada infrastruktur,” jelas Bambang dalam forum diskusi Bank Infrastruktur yang berlangsung di Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Menurut Bambang, nantinya lembaga pembiayaan tersebut akan memperoleh sumber pendanaan dari penerbitan obligasi. Selain itu, bank infrastruktur juga diharapkan dapat menggali potensi pendanaan dari berbagai sumber, seperti dana idle yang tersebar di berbagai lembaga pemerintah di seluruh Indonesia.
“Kita harapakan nanti obligasi yang dikeluarkan oleh bank infrastruktur ini adalah obligasi yang setara dengan obligasi pemerintah, dan juga bisa menjadi channel dari idle money yang ada di berbagai tempat di negeri ini, apakah di BPJS, apakah dana haji ataupun yang lainnya,” ungkap Bambang.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan suntikan dana, yang dilakukan dalam rangka mempercepat perkembangan bank infrastruktur. Hal ini bertujuan agar nantinya bank infrastruktur dapat memfokuskan diri pada pembiayaan infrastruktur dan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.
“Suntikan (dana) ini akan sangat penting untuk mempercepat perkembangan bank infrastruktur, supaya tidak ada lagi terjadi seperti Bapindo dulu, karena sulitnya mencari sumber pembiayaan, akhirnya malah fokus sebagai bank umum, nah ini yang ingin kita hindari,” pungkas Bambang.