Sebelumnya, Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, mengatakan tahun ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan menyelenggarakan UN dengan beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut yakni tidak lagi menjadikan nilai UN sebagai patokan kelulusan dan hanya dijadikan buat pemetaan kualitas pendidikan, serta mulai menguji coba UN daring (online) di beberapa sekolah sebagai bentuk penerapan teknologi, mengatasi kecurangan, dan efisiensi.
Untuk itu, Kantor Ombudsman RI sudah mendirikan posko khusus pengaduan UN yang tersebar di setiap ibukota provinsi. Di posko ini masyarakat boleh melaporkan bila menemukan adanya penyimpangan selama proses penyelenggaraan UN 2015.
Ahok berharap seluruh siswa Jakarta tahun ini lulus 100 persen!