Jakartakita.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran APBD dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp69,28 triliun.
Tarik-menarik yang terjadi antara Kemendagri dan Pemprov DKI Jakarta tak ada titik temu, karena banyak pembangunan dan rencana Pemprov DKI Jakarta yang terancam gagal, karena minimnya anggaran.
Salah satunya, soal rencana pembangunan pasar dibeberapa titik wilayah DKI Jakarta.
Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat menegaskan, untuk sementara tidak ada pengurangan target pembangunan dengan disepakatinya nilai APBD DKI 2015 dari Rp72 triliun menjadi Rp69,28 triliun. Menurut Djarot, pembangunan pasar akan tetap dijalankan.
“Pasar pasti akan kita sendiri yang bangun, dan tidak memakai investor-investor,” ujar Djarot, di Balai Kota, Senin (13/4/2015).
Sebagaimana diberitakan,
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengupayakan agar banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa terbantu ekspansi-nya melalui penyertaan modal pemerintah (PMP). Beberapa BUMD itu adalah PT. Bank DKI untuk ekspansi perbankan DKI Jakarta, PD. Pasar Jaya untuk membangun rusun dan pasar, PT. Food Station Tjipinang untuk ketahanan pangan (beras), dan PT. Jakarta Propertindo untuk pembangunan properti.
Pengucuran PMP yang hanya direstui sebesar Rp5,62 triliun hanya diperoleh PT. Transportasi Jakarta senilai Rp1 triliun dan PT. MRT Jakarta senilai Rp4,62 triliun.