Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menjelaskan, pihaknya sudah memangkas beberapa anggaran program di dalam APBD 2015. Pemangkasan anggaran paling banyak dilakukan untuk pos belanja langsung (pembangunan atau infrastruktur-program yang langsung dirasakan masyarakat), sebesar Rp 2,3 triliun.
Beberapa program yang dipangkas antara lain pembangungan gedung parkir di Glodok sebesar Rp 167 miliar. Rencananya program tersebut bakal diserahkan ke pihak swasta. Karena, program itu merupakan program multiyears (jamak). Kemendagri menetapkan DKI tidak bisa melaksanakan program multiyears dengan menggunakan Pergub APBD.
Selain belanja langsung, DKI juga memangkas bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) ke organisasi serta yayasan sebesar Rp 1,3 triliun. Beberapa bantuan hibah dan bansos yang dipangkas, salah satunya seperti bantuan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Awalnya DKI mengusulkan pemberian hibah sebesar Rp 300 miliar, dipangkas menjadi Rp 240 miliar. Kemudian hibah kepada Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) yang diusulkan sekitar Rp 100 miliar dipangkas menjadi Rp 84 miliar. DKI juga mencoret anggaran pengadaan radio tracking sebagai penunjang kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta.