Jakartakita.com – Hari ini, Rabu (29/4/2015), Presiden Joko Widodo meresmikan Pencanangan Program Pembangunan Satu Juta Rumah di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 senilai Rp 13 triliun untuk merealisasikan rogram yang diusung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini.
Dalam peluncuran program ini, tercatat ada 103.135 unit rumah yang akan dibangun pada tahap pertama. Rinciannya, sebanyak 94.426 unit merupakan rumah tapak, 6.421 unit rumah susun sederhana milik, dan 288 unit rumah susun sewa. Rumah tersebut merupakan bagian dari 331.693 rumah yang akan dibangun pada tahap pertama.
Dari total satu juta rumah, sebanyak 603.000 diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sisanya, akan dikembangkan secara bertahap.
Realisasi pembangunan ini sangat bergantung pada stakeholder karena banyak yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Pemerintah hanya bisa mengupayakan di bidang regulasi dan APBN atau pembiayaan. Sementara pelakunya, yaitu pengembang dan kosumen perlu dilakukan pendekatan persuasif.
Meskipun “gong” pembangunan satu juta rumah sudah dilakukan, namun berbagai kalangan praktisi pengembang atau stakeholder lain justru meragukan kemampuan pemerintah dan keberhasilan program ini.
Masih banyak kendala yang menghadang ditambah dengan belum adanya solusi komprehensif. Kendala-kendala tersebut antara lain, tidak seragamnya harga material bangunan di seluruh kota dan provinsi Indonesia, patokan harga rumah yang tidak layak atau feasible,dan minimnya insentif bagi pelaku praktisi, dan bank penyalur kredit. Pemerintah juga tidak memiliki ‘bank’ tanah murah, pemerintah hanya mengandalkan aset pemerintah daerah (pemda) untuk dimanfaatkan pengembangan rumah murah.