Jakartakita.com – Heru Budi Hartono, komisaris perseroan yang berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan, agar bisa naik ke kategori BUKU IV, rapat dewan direksi dan komisaris Bank DKI sepakat untuk merombak sumber daya manusia, mengoptimalkan teknologi informasi, dan meningkatkan kinerja perusahaan.
“Tadi komisaris dan direksi baru Bank DKI sudah melaksanakan rapat. Intinya, kami setuju merombak sumber daya manusia, mengoptimalakn teknologi informasi, dan meningkatkan kinerja agar bisa naik ke BUKU IV,” ujar Heru, yang mengaku ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk mengawasi kinerja Bank DKI, kemarin.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank DKI, Pemprov DKI sebagai pemegang saham utama menyetujui masuknya Honggo Widjojo Kangmasto sebagai Komisaris Utama menggantikan Hasan Basri Saleh.
Adapun, posisi Eko Budiwiyono sebagai Direktur Utama Bank DKI digantikan oleh Kresno sediarso.
RUPST Bank DKI juga mengangkat Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen, Heru Budi Hartono sebagai Komisaris, serta Sigit Prastowo, Antonius Widodo Mulyono, dan Farel Tia Silalahi sebagai Direktur Baru Bank DKI.
Lebih lanjut Heru menjelaskan, terkait penggunaan sistem IT, dia menargetkan Bank DKI bisa ikut serta dalam proyek kartu identitas untuk rumah susun, transaksi non-tunai di kawasan wisata, dan transportasi massal, misalnya kereta rel ringan (light reel transit/LRT) dan mass rapid transit (MRT).
“Potensi layanan non-tunai sangat besar. Makanya tadi rapat komisaris dan direksi setuju agar Bank DKI bisa ikut proyek rumah susun, Lenggang Jakarta, LRT, dan MRT,” katanya.
Kendati bisa menambah pendapatan perseroan, dia tak menampik bahwa biaya investasi untuk memperbaiki sektor IT cukup besar.
Karena itu, Heru mengatakan Pemprov DKI mau mengeluarkan anggaran demi meningkatkan performa Bank DKI.
“Soal uang akan kami usahakan. Tadi di rapat ada yang bilang butuh dana Rp1,5 triliun-Rp2 triliun. Kami siap. Nanti disuntikkan melalui penyertaan modal pemerintah ,” tandas Heru.