Jakartakita.com – Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi, Agus Tony Poputra menyatakan bahwa secara teoritis Indonesia saat ini telah memasuki tahap resesi.
Menurutnya, kondisi tersebut ditandai oleh kontraksi ekonomi untuk dua triwulan terakhir secara berturut-turut.
“Ekonomi Indonesia padaTriwulan IV-2014 tumbuh negatif 2,06 persen dan Triwulan I-2015 sebesar negatif 0,18 persen,” katanya, dalam siaran pers yang diterima Jakartakita.com, Minggu (28/6/2015).
Dijelaskan, bila situasi ini tidak direspons dengan kebijakan stimulus serta langkah-langkah komprehensif dan terintegrasi dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI), maka akan terjadi “lingkaran setan” yang menuju depresi ekonomi.
“Dalam kondisi inflasi tinggi yang masih membayang, maka akan terjadi stagflasi, yaitu resesi dan inflasi sekaligus,” jelasnya.
“Dampaknya akan sangat berat bagi masyarakat dan tentunya sangat tidak diharapkan sebab akan memicu masalah sosial yang bertensi tinggi,” sambungnya.
Lebih lanjut diungkapkan, pernyataan tentang kondisi resesi yang dialami Indonesia tidak semata didasarkan pada definisi resesi pada tataran teoritis, tetapi juga pada fakta di lapangan. Secara kasat mata, terjadi kelesuan transaksi di pasar. Ini tidak hanya dialami oleh bisnis kebutuhan tersier dan sekunder, tetapi juga bisnis kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Para penjual sembako telah merasakan turunnya pendapatan mereka secara cukup signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat Indonesia saat ini disebabkan berbagai permasalahan, diantaranya pelemahan pertumbuhan ekonomi China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, penurunan nilai Rupiah, kegagalan kebijakan hilirisasi industry dan local content selama beberapa dekade terakhir, gonjang-ganjing politik yang mengganggu ekonomi, dan sebagainya.
Seiring dengan pembenahan akar permasalahan yang ada, sambungnya, dibutuhkan langkah cepat agar Indonesia keluar dari resesi saat ini. Langkah cepat untuk mengatasi resesi saat ini adalah intervensi pemerintah lewat belanja yang lebih besar dan cepat dipasar untuk mengimbangi penurunan daya beli masyarakat dan sektor wasta.
“Sayangnya, kondisi penerimaan pajak saat ini yang relatif rendah akan menghambat upaya pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, butuh terobosan untuk mendanai belanja intervensi pemerintah,” tandas dia.