Jakartakita.com – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini menjadi pro dan kontra karena dianggap belum jadi prioritas. Sejumlah kalangan pun meminta pemerintah untuk membatalkan proyek pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung yang akan digarap Jepang atau Tiongkok. Pasalnya, proyek itu dipercaya akan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada kemudian hari.
Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/9/2015), menyatakan bahwa keberadaan kereta cepat akan membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) ‘seumur hidup’. Hal ini bisa terjadi meski biaya pembangunan kereta cepat yang memakan biaya lebih dari 60 trilyun rupiah itu tidak memakai dana dari APBN.
Darmaningtyas menjelaskan, tak ada di dunia ini, pihak swasta ataupun negara yang dengan baik hati membangun infrastruktur tanpa menuntut konsesi-konsesi apa pun. Dapat dipastikan ketika operasional kereta cepat mengalami kerugian maka pemerintah tak mungkin tinggal diam membiarkan infrastruktur yang sudah jadi itu tidak berfungsi alias terlantar. Sehingga, terpaksa APBN harus mengalokasikan subsidi untuk menghidupi kereta cepat yang sudah dibangun.
Apa yang diungkapkan Darmaningtyas itu didukung oleh Ketua Koordinator Komite Pembebasan Bensin Bertimbal (KKPBB) Ahmad Syafrudin. Menurut dia, tak ada yang bisa menjamin bahwa tawaran Jepang atau Tiongkok terkait pelokalan konten pada proyek itu bisa terealisasi.