Jakartakita.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku menerima banyak pengaduan dari warga Jakarta terkait masalah token listrik.
“Ada pengaduan warga kepada kami, (token) yang dibeli pulsanya tidak sesuai. Itu yang sekarang jadi ramai (dibicarakan),” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2015).
Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa warga Jakarta yang menggunakan token untuk listriknya, memang dikenakan pajak. Pajak yang mereka bayar, satu di antaranya adalah pajak penerangan jalan (PPJ). Tapi Ahok membantah, warga protes karena hal itu.
“Penerangan mah lain, enggak ada masalah. Yang masalah itu, kamu beli voucer Rp 100 ribu, nah dapatnya cuma Rp 60 ribu. Itu yang masalah,” tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli juga mempermasalahkan soal token listrik ini.
“Mereka membeli pulsa Rp 100.000, ternyata listriknya hanya Rp 73.000. Kejam sekali, 27 persen kesedot oleh provider yang setengah mafia,” kata Rizal, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (7/9/2015) lalu.