Jakartakita.com – Mulai tahun 2016 nanti, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merealisasikan pemberian bantuan kepada korban bencana di Jakarta melalui transaksi non-tunai. Setidaknya ada dua bank yang akan kerjasama dalam pelaksanaan program ini, yakni Bank DKI dan Bank BRI.
Pemprov DKI tengah mematangkan sistem tersebut. Sebab, menurut Ahok, sistem penyaluran bantuan melalui transaksi non-tunai belum pernah direalisasi sebelumnya di provinsi manapun.
Adapun ide awal penerapan sistem ini karena banyaknya kasus penyalahgunaan penyaluran bantuan kepada warga kurang mampu. Jika penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai, pemerintah akan lebih mudah mengawasinya.
Dengan adanya sistem ini, maka bantuan bisa dimonitor karena langsung terhubung dengan sistem perbankan. Hal ini serupa dengan sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). Bahkan dengan sistem non tunai, 97 persen penggunaan KJP bisa tepat sasaran.
Nantinya anggaran yang akan disalurkan untuk bantuan warga kurang mampu akan ditaruh di pos Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kemudian disetor ke rekening warga-warga penerima bantuan. Jika ada bunganya, akan dikembalikan ke kas daerah.
Menurut dia, rekening bank yang dimiliki warga tidak hanya berguna untuk menerima bantuan saja. Melainkan bisa mendapat keuntungan lainnya.
“Misalnya naik transjakarta gratis. Jadi ini dalam rangka saya ingin semua warga DKI punya rekening bank, kalau kami mau bantu apapun gampung. Kami kasih dia insentif, seperti gaji (sesuai) UMP (upah minimum provinsi), termasuk kredit bagi para PKL (pedagang kaki lima),” kata Ahok.