Jakartakita.com – Hitung-hitungan Pemprov DKI dan perwakilan dari Port of Rotterdam Belanda, untuk merealisasikan pembangunan kawasan pelabuhan terpadu di pulau reklamasi Teluk Jakarta (Port of Jakarta), diprediksi menelan investasi sekitar Rp 134 triliun.
Terkait hal tersebut, perwakilan Witteveen+Bos Indonesia, Victor Coenen mengatakan, ada dua skenario yang bisa diimplementasikan oleh Pemprov DKI.
Skenario pertama, tuturnya, membangun pulau O, P, dan Q sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Adapun skenario kedua, pemerintah harus mengubah bentuk dan posisi pulau sehingga terintegrasi dengan pelabuhan yang sudah ada.
Nilai investasi yang dibutuhkan untuk skenario pertama awalnya berkisar US$4,6 miliar atau Rp62 triliun dengan nilai tukar Rp13.000 per US$.
Kebutuhan tersebut melonjak jika Pemprov DKI menggunakan skenario kedua, yakni US$9,85 miliar atau Rp134 triliun. Dengan catatan, pembangunan tersebut dilakukan secara business to business (B to B) atau tanpa suntikan dana dari pemerintah.
“Pendapatan dari pembangunan Port of Jakarta lebih besar, yaitu US$159 per meter persegi pertahun. Sementara itu, hasil yang diraih dari skenario pertama hanya US$70 per meter persegi per tahun,” jelasnya, di Ruang Pola Balai Kota, Jumat (30/10/2015).
Namun demikian, sambung dia, Pemprov DKI harus mempersiapkan beberapa hal jika ingin mengimplementasikan skenario kedua. Salah satunya adalah aturan soal kedalaman air.
“Pemprov DKI harus mengubah Peraturan Daerah karena bentuk dan posisi pulau O,P, dan Q berubah meski luasnya tetap sama. Satu lagi, harus disiapkan aturan soal kedalaman laut lantaran Perda sebelumnya belum mengakomodasi hal tersebut,” tandasnya.