Jakartakita.com – Anggaran yang akan dialokasikan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta pada APBD 2016 akan dipangkas. Banyaknya mark up menjadi penyebabnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga menilai, Disparbud terlalu menghambur-hamburkan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun 2014, mereka pesta pora tuh bikin festival Rp1,2 triliun lebih. Tahun 2015, Rp 700 miliar lebih kami potong. Bikin Festival Kota Tua Rp5 miliar, Rp10 miliar, apa-apaan? Makanya, pada 2016, dinasnya aja bisa tinggal Rp150 miliar. Kalau tambah suku-suku dinas sekitar Rp 9-10 miliar. Saya kira Disparbud mungkin di bawah Rp 300 miliar tahun depan,” ujar Ahok, di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Ahok mengakui, banyaknya festival selama 2014-2015 adalah salah satu mandat dari Gubernur DKI terdahulu, yakni Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Ahok mengaku akan merevisi sejumlah event yang diadakan oleh Disparbud karena banyak mark-up.
“Festival tidak salah, saya bukan anti festival atau event-event. Saya anti mark-up dengan EO. Jadi itu EO kick back. Contoh, dia membuat event di TIM sebuah pagelaran seni, Karena pakai EO, pada waktu lelang, mereka memasukkan biaya sewa Teater Besar Jakarta Rp 300-400 juta. Sekarang saya tanya, ada nggak sih Pemerintah bikin acara di gedungnya sendiri tapi bayar? Dalam Perda nggak ada,” jelasnya.
Ditambahkan, biaya Disparbud DKI juga kerap terkuras akibat sewa sound system. Ada pula anggaran senilai Rp1 miliar untuk pelatihan budaya Betawi di Kepulauan Seribu. Padahal, pelatihan tersebut hanya berlangsung selama empat hari.
Kedepannya, Ahok berencana membuat pengadaan sendiri alat musik yang dibutuhkan dalam pelatihan kebudayaan. Ahok mengaku tidak ingin menggunakan Event Organizer (EO) untuk acara-acara rutin di Pemprov DKI.