Jakartakita.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) selama ini terus berupaya mengedepankan transparansi di tubuh Pemprov dengan cara menerapkan sistem open data. Bahkan, pembahasan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 hingga satuan ketiga telah dipublikasikan. Namun berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta justru sama sekali tidak masuk ke dalam 10 provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik.
Bagaimana tanggapan Ahok? Meski mengaku tidak kecewa, namun dia cukup garuk-garuk kepala terhadap indikator apa saja yang menjadi penilaian KIP hingga menempatkan Provinsi Aceh berada di posisi teratas dari 9 provinsi lainnya. Di mana, Provinsi DKI Jakarta tidak masuk dalam 10 besar tersebut.
“Saya enggak tahu nilai bagaimana? Sekarang menurut dunia, kami sudah diundang berapa kali ke luar negeri Provinsi DKI Jakarta adalah open data paling besar,” kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Meski mengaku bingung, Ahok enggan berspekulasi terkait penilaian KIP tersebut. Baginya, DKI Jakarta selama ini sudah buka-bukaan data kepada publik.
Ahok menambahkan, tidak mempermasalahkan soal penghargaan tersebut. Dia hanya ingin berusaha membuka informasi sebanyak mungkin. Dengan tujuan, masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran.
Berdasarkan rilis dari KIP 10 besar untuk kategori pemerintah provinsi, yakni Aceh (94,111), Jawa Timur (88,639), Kalimantan Timur (81,188), NTB (80,417), Jawa Tengah (74,861), Jawa Barat (72,994), Kalimantan Barat (71,623), Banten (71,172), Sumatera Selatan (70,397), dan DI Yogyakarta (61,206).