Hal ini diungkapkannya dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Reformasi penting antara lain pengurangan subsidi bahan bakar yang menciptakan ruang fiskal bagi prioritas lain, peningkatkan pembelanjaan untuk infrastruktur dan layanan sosial, percepatan pelaksanaan proyek, langkah-langkah untuk mempermudah perdagangan dan investasi asing langsung, pengurusan izin usaha yang lebih cepat, perluasan kawasan ekonomi khusus, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata di berbagai daerah.
Nakao juga menyambut baik inisiatif baru Pemerintah untuk mempermudah pembiayaan infrastruktur, termasuk suntikan modal Pemerintah bagi badan usaha milik negara (BUMN), dan adanya jaminan Pemerintah untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.
Menurutnya, BUMN berperan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa yang diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan dan memperkuat ketahanan pangan, juga dalam program pembangunan pembangkit listrik 35 Gigawatt untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik.
Indonesia telah mengalami kemajuan sosial, ekonomi dan politik yang luar biasa. Namun, masih ada 28 juta jiwa atau sekitar 11% dari penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan sekitar 60% dari angkatan kerja bekerja di sektor informal tanpa jaminan penghasilan.
Nakao menegaskan komitmen ADB untuk membantu Indonesia meningkatkan mutu dan kemudahan akses pendidikan, yang esensial untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketimpangan. Melalui pinjaman berbasis kebijakan, ADB berfokus untuk menurunkan biaya dalam mengembangkan bisnis, yang menjadi kunci penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah mengharapkan ADB dapat berperan sebagai rekan penting dalam memformulasikan strategi pembangunan jangka panjang yang baru, “Roadmap 2045.” ADB saat ini telah mendukung upaya ini melalui bantuan teknis di sektor infrastruktur dan sosial.
Nakao menekankan bahwa, “Meski pasar memiliki peran penting dalam pembangunan, keberadaan strategi dan perencanaan pembangunan yang baik tidak dapat tergantikan.”
ADB juga membantu untuk memenuhi komitmen Pemerintah dalam COP21 dengan mendorong energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian yang berkelanjutan.
Sebagai salah satu negara pendiri ADB pada 1966, Indonesia telah menerima US$32 miliar dalam bentuk pinjaman dengan atau tanpa jaminan negara, $437 juta dalam bentuk bantuan teknis, dan US$430 juta dalam bentuk hibah.
Dukungan ADB difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, energi, keuangan, transportasi, dan pasokan air serta layanan perkotaan lain.
ADB, yang berbasis di Manila, berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan.
Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia.