Jakartakita.com – Perhimpunan Pengusaha dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetika) mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) II dengan tema “Satukan Langkah Dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang di Era MEA” yang berlangsung di Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 760 perusahaan kosmetik di Indonesia, serta Ketua Umum PPA Kosmetika, Putri K Wardani, Kepala Badan POM RI, Roy Alexander Sparringa, Menteri Perindustrian RI, Saleh Husin dan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt, Phd.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian RI, Saleh Husin mengungkapkan bahwa industri kosmetik merupakan salah satu industri yang strategis dan potensial, mengingat saat ini terdapat 760 perusahaan kosmetik yang tersebar di wilayah Indonesia serta mampu menyerap 75.000 tenaga kerja secara langsung dan 600.000 tenaga kerja secara tidak langsung.
“Selain itu, neraca perdagangan produk kosmetik pun mengalami surplus sekitar 85 persen,” kata Husin.
Besarnya potensi industri kosmetik juga ditunjukkan dengan nilai ekspor kosmetik pada tahun 2015 yang mencapai US $ 818 juta, lebih besar dibandingkan nilai impornya sebesar US $ 441 juta.
Meskipun demikian, industri kosmetik nasional memiliki tantangan yang harus dihadapi dimana lebih dari 90% bahan baku kosmetik masih harus diimpor.
“Saat ini, industri kosmetik di Indonesia masih terbatas pada formulasi dan pencampuran (coumpounding) dan belum terintegrasi dari hulu ke hilir,” ungkap Husin.
Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri nasional, termasuk industri kosmetik, baik skala besar maupun skala kecil dan menengah.
UU ini menurunkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang rencana induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 (RIPIN), dimana industri kosmetik menjadi salah satu industri andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang.
Ditambahkan, selain menekankan pada penguasaan teknologi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), diharapkan pula ketergantungan terhadap bahan baku impor akan berkurang.
“Tahun ini kita juga telah memasuki ASEAN Economic Comunity. Pada tahun 2018 nanti, kita akan menghadapi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan selanjutnya Trans Pacific Partnership (TPP),” ungkap dia.
“Dan pemerintah tentu saja berharap dengan adanya perjanjian perdagangan bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang akan disusul oleh RECP dan TPP, akan menjadi peluang bagi perluasan pasar dan kerja sama industri kosmetik nasional,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Umum PPA Kosmetika, Putri K Wardhani mengungkapkan bahwa pihaknya siap bermitra dengan kementrian Kesehatan, Kementrian Perindustrian, Kemenko Perekonomian, Lembaga Legislatif, KADIN, APINDO untuk bersinergi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). (Edi Triyono)