Jakartakita.com – Demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian dalam anggaran. Hal tersebut dilakukan, agar dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.
“Oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian agar dokumen APBN itu menjadi dokumen yang kredibel,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, seperti dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (11/8/2016).
Menurut Menkeu, pemerintah merasa perlu melakukan langkah-langkah pengamanan APBNP dengan melakukan pemotongan pengeluaran.
“Untuk pengeluaran di lingkungan K/L masih akan terus dibahas dengan Menko dan Bapennas, untuk bisa mendapatkan langkah-langkah penghematan sebanyak Rp 64 triliun, terutama untuk aktifitas yang tidak mempengaruhi prioritas kerja pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, terkait transfer ke daerah, pemerintah akan terus berupaya menjaga alokasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana desa.
Namun, dana transfer ke daerah perlu penyesuaian dengan penerimaan negara.
“Pemerintah pusat akan terus mendukung kegiatan kerja tidak hanya yang rutin, tetapi termasuk kegiatan pembangunan, agar terus bisa melakukan tugas-tugas didalam rangka menjaga perekonomian,” tandas Menkeu. (Heri Supriyatna)