Jakartakita.com – Wacana pergantian Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) oleh orang di luar Pertamina, dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja Pertamina.
Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri, secara teknis, Direktur Pemasaran merupakan jabatan yang strategis.
“Selain itu, dia harus mengetahui secara detail kegiatan bisnis dan berbagai produk dari Pertamina,” ucap Noviandri saat diskusi dengan awak media di kantor FSPPB, Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Lebih lanjut, Noviandri menilai, sangat tidak tepat dalam menangani bisnis pemasaran di Pertamina dijabat oleh orang dari luar Pertamina.
Pasalnya, posisi Direktur Pemasaran merupakan hal yang berhubungan dengan teknis, sehingga akan bersentuhan langsung dengan konsumen.
“Ada banyak produk yang dihasilkan dari Pertamina. Selain itu juga pengiriman juga mulai dari Sabang sampai Merauke bahkan ke daerah-daerah terpencil. Kalau Direksi dipegang oleh pejabat yang non karier bisa berbahaya,” tegasnya.
Meski demikian, diakuinya pergantian Direksi Pertamina adalah memang hak mutlak dari pemerintah sebagai penyelenggara Undang-Undang.
Namun menurutnya, hak tersebut (pergantian direksi – Red) sebaiknya jangan dipergunakan untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
“Tidak elok kalau sampai pemerintah menggunakan haknya untuk merombak Direksi Pertamina demi tujuan tertentu, terutama tujuan politik,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut, Noviandri juga menyebutkan fakta bahwa empat Direksi Pertamina yang berasal dari luar institusi dan selama ini menduduki jabatan di Pertamina belum mampu menunjukkan hasil kinerja yang baik.
“Kami berharap janganlah Pertamina dijadikan tempat untuk mempersiapkan kegiatan agenda politik 2019. Jangan ada kepentingan Direksi Pertamina pada kepentingan politik. Sebaiknya semua Direksi harus berangkat dari kepentingan kompetensi,” tandasnya. (Edi Triyono)