Jakartakita.com – APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) akan menyelenggarakan Munas (Musyawarah Nasional) X pada 24-25 April 2018 di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman Kavling 86 Jakarta Pusat. Agenda lima tahun sekali tersebut akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla serta perwakilan APINDO dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Munas digelar dengan tema “Dunia Usaha Kuat, Rakyat Sejahtera: Reformasi Sumber Daya Manusia Untuk Mengatasi Kesenjangan Ekonomi”, sebab saat ini memasuki era 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi global memiliki sejumlah risiko di pasar tenaga kerja.
Ketua Umum APINDO Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan bahwa tantangan dalam digitalisasi pekerjaan di Indonesia muncul pada otomasi industri, dimana perusahaan saat ini lebih memilih menggunakan peralatan mesin, otomatis, bahkan robot. Secara jangka panjang, tren otomasi ini akan menghasilkan tingkat pengangguran tinggi.
Untuk menghadapi era 4.0, APINDO menilai reformasi SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi keharusan mengingat adanya skills mismatch antara output pendidikan dengan kebutuhan industri. Dunia usaha harus melakukan pelatihan untuk antisipasi tantangan industri 4.0.
’’APINDO ingin memberi suatu pandangan bahwa ini bisa menjadi permasalahan serius mengingat bahwa kira-kira saat ini 160 juta tenaga kerja Indonesia 65 persen di antaranya hanya lulusan sekolah dasar, harus adanya reformasi di bidang ketenagakerjaan, tidak bisa melihat seperti aturan kerja lama,” ujar Hariyadi dalam jumpa pers Munas X Apindo di Jakarta, Senin (23/4/2018).
Hariyadi menambahkan bahwa jika tidak diantisipasi, suatu saat akan terjadi ledakan jumlah tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal. “Oleh karena itu pola pendidikan, pola vokasi kita harus berubah, tidak bisa lagi menerapkan pola yang lama,” jelas Hariyadi.
Munas juga akan diisi oleh seminar yg rencananya akan dibawakan oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi, dan Dirjen Pajak Robert Pakpahan. (Febriano Winardi)