Jakartakita.com – Perempuan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan laki-laki sebagai khalifah fil ardi, terpanggil untuk berkiprah di tengah masyarakat luas melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar. Oleh karena itu perempuan sangat berperan penting di kancah politik.
Partai Bulan Bintang (PBB), salah satu partai yang peduli peran perempuan dalam politik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Muslimat Bulan Bintang yang merupakan sebuah organisasi perempuan dari PBB.
“Tadi kami rapat internal persiapan Mukernas Muslimat Bulan Bintang, yang insya Allah akan kami laksanakan bulan Februari 2023, “ kata Hj. Hamidah Yacoub BA. ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Bulan Bintang periode 2020-2025 kepada awak media di Kantor DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9).
Lebih lanjut, Hj. Hamidah menerangkan kalau tempat Mukernas Muslimat Bulan Bintang akan dipersiapkan. “Panitia sudah di-SK-kan jadi panitia sudah mulai bekerja, “ terangnya.
Menurut Hj. Hamidah pelaksanaan Mukernas Muslimat Bulan Bintang bulan Februari 2023 karena bulan Desember 2022 baru ada pengumuman partai mana saja yang akan ikut pemilu. “Insya Allah, kita optimis PBB ikut pemilu.
Muslimat Bulan Bintang adalah badan otonom sayap PBB yang mendukung, mensuport dan bekerja sama untuk membesarkan PBB. “Insya Allah untuk pencalegkan perempuan 30 persen itu bagian tugas kami Muslimat Bulan Bintang dan tugas PBB bagian bidang pemberdayaan perempuan, “ beber Hj. Hamidah.
“Tujuan kita sesuai kondisi yang berkembang, kita ingin Pemilu 2024 PBB menang.
Strategi pemenangan kami punya kiat sendiri. Kami sedang persiapkan dengan mantap, “ imbuhnya penuh percaya diri.
Target Muslimat Bulan Bintang untuk keterwakilan perempuan di legislatif dapat memenuhi kuota 30 persen. “Kita tidak akan menyomot-nyomot begitu saja, tapi kita akan cari dan seleksi kandidat-kandidat yang memang punya potensi dari kalangan tokoh-tokoh perempuan Indonesia, “ papar Hj. Hamidah.
Muslimat Bulan Bintang tidak hanya melihat dari ormas Islam saja karena PBB partai tengah. “Kita tidak ekstrim sayap kanan karena itu kita mengajak saudara-saudara kita dari non-muslim untuk bergabung, “ tegasnya.
Banyak orang yang tidak tahu bahwa kuota DPRD dari PBB sekitar 300 orang. “Yang terbanyak dari Papua, 21 orang anggota dewan kita di sana, padahal mayoritasnya non-muslim. Hal ini menunjukkan keterwakilan kita sebagian besar dari masyarakat non muslim, tapi ketika mereka bergabung PBB mereka mengikuti kebijakan partai, “ pungkas Hj. Hamidah. (Edi Triyono)