Jakartakita.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) baru saja menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di tahun 2026 pada 9-10 Februari di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah. Masalah sampah dan tingkat okupansi termasuk pembahasan yang jadi sorotan utama dalam Rakernas yang juga digelar secara online lewat zoom meeting tersebut.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana yang hadir langsung dalam Rakernas di hari kedua, Selasa, 10 Februari 2026, mengapresiasi sekaligus mendorong PHRI untuk terus konsisten menjalankan praktik pengelolaan sampah secara mandiri sebagai pilar penting mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Menpar Widiyanti menegaskan bahwa isu sampah berada dalam kondisi krusial dan menjadi perhatian serius pemerintah. Penguatan kesadaran bersama serta langkah nyata di tingkat pelaku usaha dinilai sangat menentukan keberhasilan agenda nasional penanganan sampah.
“Hal ini tercermin dari berbagai langkah tambahan untuk meningkatkan kesadaran serta penguatan pengelolaan sampah mandiri. Presiden Prabowo Subianto juga telah menginisiasi Gerakan Indonesia ASRI,” ucap Menpar Widiyanti.
Menurut Menpar, praktik pengelolaan sampah mandiri oleh hotel dan restoran akan memberikan kontribusi konkret terhadap agenda nasional sekaligus memperkuat citra destinasi yang bersih dan berdaya saing. Upaya ini bukan hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan.
Selama ini, PHRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas layanan dan memperkuat daya saing pariwisata nasional. Kolaborasi yang telah terjalin diharapkan semakin solid, termasuk dalam merespons tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
“Kami mengimbau dan mengajak pengusaha perhotelan dan restoran untuk menerapkan serta melanjutkan upaya pengelolaan sampah mandiri, sebagaimana surat dari Menteri Lingkungan Hidup yang dipertegas melalui surat Deputi Bidang Investasi dan Industri Kementerian Pariwisata,” ujar Menpar.
Selain isu lingkungan, Menpar juga memaparkan perubahan lanskap pariwisata pada 2026. Pergeseran preferensi wisatawan semakin mengarah pada kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan kebugaran, serta pencarian pengalaman yang bermakna dan imersif dengan layanan yang nyaman dan personal. Tren ini menuntut industri untuk beradaptasi dan menghadirkan standar layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.
Meski menghadapi tekanan, industri perhotelan menunjukkan ketangguhan dan kemampuan bangkit secara bertahap. Tren peningkatan okupansi berlangsung konsisten hingga mencapai 56,12 persen pada Desember 2025, yang menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun. Hal ini mencerminkan daya tahan dan adaptabilitas pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan usaha.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kesempatan tersebut menyampaikan sektor pariwisata merupakan bentuk investasi strategis dalam membangun provinsi, kabupaten, dan kota yang inklusif serta berkelanjutan. Di Jawa Tengah, sebanyak 1.000 desa wisata telah memiliki Surat Keputusan Kepala Daerah, menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pembangunan daerah.
Jawa Tengah juga mengembangkan wisata ramah Muslim yang mencakup penyediaan restoran halal, fasilitas ibadah, serta layanan pendukung lainnya. Selain itu, konsep aglomerasi sedang dikembangkan, dengan Solo sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan pariwisata, perdagangan, dan investasi dalam satu ekosistem pembangunan.
Sementara itu, Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani menjelaskan tantangan bagi industri perhotelan dan restoran, terutama akibat kebijakan efisiensi dan pengalihan anggaran pemerintah yang berdampak langsung pada tingkat okupansi hotel.
PHRI menyebut sektor perhotelan berada dalam kondisi rawan karena berkurangnya anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama okupansi.
“Dari sisi hotel, 2026 cukup rawan. Okupansi berpotensi turun karena anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah dialihkan ke sektor lain,” terang Hariyadi.
Menjawab berbagai tantangan tersebut, PHRI mendorong strategi diversifikasi pasar dengan menggarap wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, memperkuat kolaborasi dengan maskapai, operator tur, serta destinasi wisata.
Promosi bersama dan kolaborasi lintas sektor, dinilai menjadi kunci bertahan di tengah keterbatasan anggaran promosi pemerintah.
Ketua Umum PHRI juga menyampaikan bahwa perjalanan organisasi selama 57 tahun tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Namun, ia meyakini bahwa kerja keras pengusaha perhotelan dan restoran merupakan kontribusi nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Sekretaris BPD PHRI Jawa Tengah Yanti Yulianti, perwakilan kementerian dan lembaga, serta anggota PHRI dari seluruh Indonesia. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut memberi sambutan secara virtual di hari kedua Rakernas I PHRI 2026. (Henry)