Jakartakita.com – Asian Development Bank (ADB) mengumumkan paket pembiayaan sektor swasta senilai sekitar $40 juta untuk berinvestasi di pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (PV) skala utilitas pertama di Indonesia, berbasis pembiayaan proyek.

Paket pinjaman ini adalah bagian dari pembiayaan portofolio dua tahap dengan nilai total sekitar $160 juta untuk investasi baru di bidang energi terbarukan di Indonesia.

ADB akan berinvestasi dalam dua tahap pada aset energi terbarukan yang sedang dikembangkan Vena Energy, sebelumnya bernama Equis Energy–produsen independen listrik terbarukan terbesar di Asia dan Pasifik, dengan 11 gigawatt dalam operasi, konstruksi, dan pengembangan.

Investasi ini akan membantu konstruksi, operasi, dan pemeliharaan portofolio proyek energi, termasuk sebuah ladang angin dan empat pembangkit listrik tenaga surya PV di Kawasan timur Indonesia.

Tahap pertama, yang ditandatangani pada Desember 2017, berupa pembangkit listrik tenaga angin 72 megawatt (MW) di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Paket pembiayaan ADB untuk PT Energi Bayu Jeneponto, anak perusahaan Vena Energy, seluruhnya bernilai $120,8 juta, termasuk pembiayaan dari dua dana perwalian yang dikelola ADB, yaitu Leading Asia’s Private Infrastructure Fund (LEAP) dan Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia II (CFPS II).

Tahap kedua, yang ditarik untuk pertama kalinya, terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya PV berkapasitas 21 MW di Likupang, Sulawesi Utara, dan tiga pembangkit listrik tenaga surya PV yang masing-masing berkapasitas 7 MW di Pringgabaya, Selong, dan Sengkol di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Paket pembiayaan ADB seluruhnya bernilai $40,2 juta bagi empat anak perusahaan Vena Energy. Tahap kedua juga mencakup administrasi pinjaman dari LEAP dan CFPS II. Pembangkit listrik tenaga angin dan surya akan memasok energi bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), utilitas listrik nasional di Indonesia.

“Dengan mendukung pembiayaan bagi energi terbarukan yang mampu mengubah sektor tersebut, dan melalui pendekatan portofolio yang inovatif, ADB dan Vena Energy telah berhasil menambah lebih dari 114 MW energi bersih ke jaringan kelistrikan Indonesia, sambil sekaligus membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dan mendorong pengembangan energi terbarukan,” kata Jackie B. Surtani, Direktur Divisi Pembiayaan Infrastruktur untuk Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik di Departemen Operasi Sektor Swasta (PSOD) ADB dalam siaran pers yang diterima Jakartakita.com, Jumat (25/5/2018).

“Indonesia telah mengikrarkan komitmen kuat bagi energi terbarukan, dan bertekad akan memanfaatkan sumber daya tenaga surya dan anginnya yang cukup besar agar energi terbarukan bisa mencapai 23% dalam bauran energi keseluruhan Indonesia pada 2025,” sambung Nitin Apte, Chief Executive Officer di Vena Energy.

“Vena Energy akan menggunakan rekam jejak pengembangan proyek regional kami, kemampuan teknis, dan skala keekonomian untuk menghasilkan energi berbiaya rendah yang bersih guna mendukung prakarsa pemerintah, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut diungkapkan, pinjaman CFPS II untuk kedua tahap proyek ini sangat penting dalam membantu para sponsor menjembatani kekurangan pembiayaan di tengah lingkungan tarif yang relatif rendah di Indonesia dan membawa proyek-proyek tersebut ke pasar.

Pembiayaan konsesi diperlukan untuk meningkatkan pengembalian hasil sehingga dapat mengatasi risiko sebagai pelopor, sekaligus mengatasi berbagai tantangan teknis dan regulasi. Transaksi-transaksi ini diharapkan akan memperlihatkan kelayakan komersial pembiayaan yang bersifat terbatas (limited recourse) untuk proyek energi terbarukan dan membantu Indonesia membuka pasar energi terbarukan bagi sektor swasta.

CFPS II dibentuk pada Maret 2017 dengan kontribusi sekitar $150 juta dari Pemerintah Kanada untuk mendukung partisipasi sektor swasta yang lebih besar di berbagai proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mengedepankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dewasa maupun remaja di berbagai proyek yang didukung dana ini.

LEAP adalah salah satu sarana pembiayaan bersama (cofinancing) ADB yang dikhususkan bagi infrastruktur sektor swasta di Asia dan Pasifik. Diluncurkan pada Agustus 2016, LEAP didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan komitmen ekuitas senilai $1,5 miliar.

Jika digabungkan dengan modal ADB sendiri dan mitra komersialnya, dana ini diharapkan mampu memberikan pembiayaan paling tidak senilai $6 miliar dan memungkinkan ADB meningkatkan dukungan bagi infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan.

ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2017, operasi ADB mencapai $32,2 miliar, termasuk $11,9 miliar dalam bentuk pembiayaan bersama.

The post ADB Biayai Pembangkit Listrik Tenaga Surya PV Skala Utilitas Pertama di Indonesia appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Asian Development Bank (ADB) merilis kajian ekonomi bertajuk Asian Development Outlook (ADO) 2018, Rabu (11/4/2018) yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,3% pada tahun 2018 dan 2019, seiring naiknya laju investasi dan membaiknya konsumsi rumah tangga.

“Manajemen makroekonomi Indonesia yang kuat dan reformasi struktural telah mendorong momentum investasi,” kata Winfried Wicklein, Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia di Jakarta.

“Dengan berlanjutnya upaya reformasi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih inklusif,” sambungnya.

Lebih lanjut, hasil kajian ADO menggarisbawahi bahwa penguatan investasi telah meningkatkan mutu pertumbuhan, dengan pengeluaran modal yang lebih tinggi dari pemerintah membantu mengatasi kesenjangan infrastruktur.

Adapun laju investasi diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh sentimen bisnis yang positif dari reformasi struktural, bersama dengan pemercepatan sejumlah proyek strategis nasional.

Sebelumnya, pada tahun 2017, perekonomian Indonesia tumbuh 5,1%, didorong oleh naiknya pertumbuhan ekspor, menguatnya investasi, dan konsumsi rumah tangga, yang didukung oleh inflasi yang rendah dan pertumbuhan lapangan kerja yang solid, termasuk kontribusi sekitar 1,5 juta pekerjaan baru dari sektor manufaktur.

Inflasi mencapai rata-rata 3,8% pada 2017 dan diperkirakan akan stabil tahun ini, sebelum sedikit naik ke 4,0% pada 2019. Hal ini akan mendukung kepercayaan konsumen dan membantu mempertahankan pengeluaran rumah tangga dan pendapatan riil pada tahun ini dan tahun depan.

Menurut kajian tersebut, menguatnya perdagangan global dan harga komoditas internasional yang lebih tinggi pada tahun 2017 membantu mengurangi defisit transaksi berjalan ke 1,7% dari produk domestik bruto Indonesia.

Untuk tahun 2018, pertumbuhan ekspor diperkirakan akan melambat, sedangkan impor masih tetap kuat, ditopang oleh permintaan barang modal. Oleh karenanya, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan sedikit meningkat pada 2018 dan 2019, jelas laporan tersebut.

Secara eksternal, risiko terhadap proyeksi perekonomian Indonesia antara lain mencakup laju perkembangan kebijakan moneter di negara maju dan ketegangan perdagangan internasional. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia berpotensi menghadapi kekurangan pendapatan dan terlambatnya pengeluaran.

ADO juga menyebutkan bahwa berlanjutnya upaya reformasi struktural di Indonesia dapat membawa pertumbuhan yang lebih inklusif, dengan. Yang menjadi prioritas dari upaya tersebut di antaranya investasi infrastruktur, pengembangan pendidikan dan keterampilan, serta reformasi iklim investasi.

Sementara itu, pada bab tema khusus, ADO menjelaskan bagaimana teknologi berpengaruh terhadap pekerjaan di Asia. Terungkap bahwa meskipun sejumlah pekerjaan di kawasan ini akan hilang akibat otomasi, teknologi baru juga akan membantu menciptakan pekerjaan.

Laporan ini menggarisbawahi bahwa para pembuat kebijakan harus proaktif jika menginginkan manfaat teknologi baru ini tersebar luas bagi seluruh pekerja dan masyarakat.

Hal ini memerlukan upaya yang terkoordinasi dalam mereformasi sektor pendidikan yang mendorong semangat belajar seumur hidup, mempertahankan fleksibilitas pasar tenaga kerja, memperkuat sistem perlindungan sosial, dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

“Tantangan utama bagi pemerintah dan dunia usaha di Indonesia adalah memanfaatkan peluang sembari memitigasi risiko dari teknologi baru,” kata Wicklein.

“Untuk itu, ADB saat ini tengah mendukung pemerintah bersiap menghadapi tantangan tersebut, antaral lain dengan melakukan kajian tentang dampak teknologi disruptif terhadap makroekonomi dan sektor-sektor tertentu seperti manufaktur, keuangan, energi, e-commerce, dan pembangunan perkotaan,” jelasnya lagi.

Sebagai informasi, ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 anggota, dimana 48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

The post Investasi dan Manajemen Ekonomi Yang Kuat Dorong Pertumbuhan Indonesia appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Dewan Direktur Asian Development Bank (ADB) menyetujui dua pinjaman dengan total nilai hingga $1,1 miliar, untuk memperkuat dan mendiversifikasi sektor energi Indonesia — sektor yang dipandang penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Yang pertama adalah pinjaman berbasis kebijakan senilai $500 juta (termasuk $100 juta dari Dana Infrastruktur ASEAN (AIF) untuk Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (SIEP)—Subprogram 2.

Yang kedua adalah pinjaman berbasis hasil senilai $600 juta bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang dijamin oleh Republik Indonesia, untuk meningkatkan akses ke layanan energi berkelanjutan dan modern di kawasan timur Indonesia.

“Meningkatkan akses ke sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan adalah prasyarat agar pemerintah dapat memenuhi aspirasi pertumbuhan ekonominya,” kata Winfried Wicklein, Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia dalam siaran pers yang diterima Jakartakita.com, Kamis (14/9/2017).

“Kedua pinjaman yang disetujui hari ini masing-masing akan memperbaiki  iklim kebijakan yang memungkinkan peningkatan investasi publik dan swasta di sektor energi Indonesia, serta mendukung dan membangun jaringan distribusi listrik di Indonesia kawasan timur,” sambungnya.

Diungkapkan, sektor energi Indonesia menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan dan berdampak panjang di sepanjang rantai nilainya, mulai dari pasokan energi primer hingga distribusi kelistrikan. Hal ini menyebabkan sekitar 23 juta penduduk Indonesia kekurangan akses listrik.

Subsidi energi selama bertahun-tahun mengakibatkan kurangnya investasi di sektor ini. Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dalam mengembangkan sumber daya energi terbarukan seperti sinar surya, angin, dan biomassa.

Keadaan tersebut menyebabkan industri kelistrikan bergantung pada batu bara, yang mengambil porsi lebih dari 50 persen pembangkitan energi pada 2016.

“Melalui dukungan berbasis kebijakan SIEP, pemerintah akan meneruskan berbagai reformasi guna meningkatkan keberlanjutan fiskal, seperti semakin merasionalisasi tarif, memenjalankan kebijakan untuk mendorong investasi listrik dan gas swasta, serta mendukung peningkatan skala energi terbarukan dan langkah-langkah efisiensi energy,” papar Winfried.

Selain itu, hibah bantuan teknis yang menyertai pinjaman ini akan mendukung ekspansi program efisiensi energi melalui berbagai cara, seperti peluncuran standar kinerja minimum untuk efisiensi, program pelabelan dan pengujian peralatan rumah tangga, serta investasi sektor swasta di proyek-proyek efisiensi energi.

Sementara itu, pinjaman senilai $600 juta bagi PLN adalah bagian dari serangkaian program investasi untuk meningkatkan akses penduduk Indonesia ke layanan energi berkelanjutan dan modern, dengan fokus pada pembangunan kawasan timur Indonesia sebagai simpul pertumbuhan yang baru.

Sebagai bagian dari proyek ini, sistem distribusi kelistrikan akan diperkuat untuk membantu delapan provinsi di Nusa Tenggara dan Sulawesi dalam mendorong kegiatan usaha yang bergantung pada pasokan energi yang stabil, seperti pertanian, perikanan, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata.

ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan.

Didirikan tahun 1966, ADB telah menandai 50 tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini. ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2016, total bantuan ADB mencapai $31,7 miliar, termasuk $14 miliar dalam bentuk pembiayaan bersama (cofinancing).

The post ADB Kucurkan Bantuan Lebih Dari $1 Miliar Untuk Sektor Energi Indonesia appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Perubahan iklim yang dibiarkan tanpa dicegah akan membawa konsekuensi berat bagi negara-negara di Asia dan Pasifik, karena dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan di masa depan, membuat hasil pembangunan yang telah dicapai menjadi sia-sia, dan menurunkan kualitas hidup.

Demikian ungkap laporan yang dibuat oleh Asian Development Bank (ADB) dan Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), seperti dilansir dari siaran pers yang diterima Jakartakita.com, Jumat (14/7/2017).

Lebih lanjut, laporan tersebut juga mengungkapkan, jika tidak ada tindakan yang diambil terhadap perubahan iklim, diproyeksikan akan terjadi kenaikan suhu sebesar 6 derajat Celsius di seluruh daratan Asia pada akhir abad ini.

Beberapa negara dapat mengalami iklim yang jauh lebih panas, dengan proyeksi kenaikan suhu hingga 8 derajat Celsius di Tajikistan, Afganistan, Pakistan, dan wilayah barat laut Republik Rakyat Tiongkok (RRT), menurut laporan yang berjudul “A Region at Risk: The Human Dimensions of Climate Change in Asia and the Pacific.”

Kenaikan suhu ini akan membawa perubahan drastis di kawasan tersebut, termasuk pada sistem cuaca, sektor pertanian dan perikanan, keanekaragaman hayati darat dan laut, keamanan domestik dan regional, perdagangan, pembangunan perkotaan, migrasi, dan kesehatan.

Skenario seperti ini bahkan dapat mengancam eksistensi sejumlah negara di kawasan tersebut, dan menghancurkan harapan apa pun untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Krisis iklim global dapat dikatakan sebagai tantangan terbesar yang dihadapi peradaban manusia pada abad ke-21, dan kawasan Asia-Pasifik berada di pusaran krisis tersebut,” kata Bambang Susantono, Wakil Presiden ADB bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan.

“Sebagai kawasan yang dihuni dua per tiga penduduk miskin dunia, dan dipandang sebagai salah satu kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim, negara-negara di Asia dan Pasifik memiliki risiko tertinggi untuk makin terjerumus dalam kemiskinan — dan bencana — jika upaya mitigasi dan adaptasi tidak dilaksanakan sesegera dan seserius mungkin,” sambungnya.

Profesor Hans Joachim Schellnhuber, Direktur PIK menambahkan, negara-negara di Asia memegang masa depan Bumi ini. Jika kawasan ini memilih untuk melindungi diri terhadap perubahan iklim yang berbahaya, hal itu akan membantu menyelamatkan seluruh Bumi.

“Ada dua tantangan yang saling berkaitan. Di satu sisi, emisi gas rumah kaca Asia harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masyarakat global dapat membatasi pemanasan Bumi hingga jauh di bawah 2 derajat Celsius, sesuai kesepakatan tahun 2015 di Paris. Namun, sekadar untuk beradaptasi dengan kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius adalah tugas yang amat berat,” terangnya.

“Sehingga di sisi lain, negara-negara Asia harus mencari strategi untuk memastikan kemakmuran dan keamanan dalam kerangka pembangunan global yang sehat di tengah perubahan iklim yang tak terhindarkan,” lanjut Prof. Schellnhuber.

Meski demikian, terbuka peluang ekonomi yang luar biasa jika Asia dapat memimpin revolusi industri bersih.

“Asia juga akan menjadi aktor penting dalam multilateralisme abad ke-21 jika dapat mengkaji strategi terbaik untuk menyerap guncangan perubahan lingkungan,” jelasnya.

ADB sendiri menyetujui $3,7 miliar dalam pembiayaan iklim pada 2016, sebuah rekor baru, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan investasinya menjadi $6 miliar pada 2020.

ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan.

Didirikan tahun 1966, ADB telah menandai 50 tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini. ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2016, total bantuan ADB mencapai $31,7 miliar, termasuk $14 miliar dalam bentuk pembiayaan bersama (cofinancing).

The post ADB : Perubahan Iklim yang Dibiarkan Tanpa Dicegah Akan Membawa Konsekuensi Berat Bagi Negara-Negara di Asia Pasifik appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Asian Development Bank (ADB) dalam laporan yang dirilis hari ini, Selasa (27/9/2016), menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia menguat tahun ini dan tahun depan, meskipun perekonomian terbesar Asia Tenggara ini, menghadapi beberapa tantangan jangka pendek.

Dalam edisi pembaruan publikasi ekonomi tahunannya yang bertajuk, Asian Development Outlook 2016, ADB memprakirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2016 sebesar 5,0%, turun dari prakiraan ADB pada bulan Maret sebesar 5,2%, dan prakiraan untuk 2017 sebesar 5,1%, turun dari prakiraan sebelumnya sebesar 5,5%. Penyesuaian prakiraan ini merefleksikan belanja investasi yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya.

“Di tengah situasi yang sulit, ekonomi Indonesia tetap akan tumbuh sehat tahun ini,” ujar Sona Shrestha, Wakil Kepala Perwakilan ADB di Indonesia di Jakarta.

“Seiring makin terwujudnya reformasi kebijakan di Indonesia dan membaiknya momentum pertumbuhan perekonomian negara-negara industri utama, besar kemungkinannya kita akan melihat peningkatan ekonomi lebih lanjut di tahun mendatang,” sambungnya.

Dijelaskan, upah minimum lebih tinggi, kenaikan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan melambatnya inflasi, mendorong pertumbuhan pengeluaran rumah tangga.

Alokasi APBN yang lebih tinggi untuk Dana Desa dan prospek yang lebih baik di sektor pertanian dinilai akan meningkatkan pendapatan di perdesaan.

Adapun belanja pemerintah untuk infrastruktur akan mengalami percepatan pada paruh kedua 2016, sejalan dengan pola tahunan kenaikan pengeluaran menjelang akhir tahun, namun secara keseluruhan investasi dan konsumsi pemerintah akan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya dikarenakan rendahnya realisasi pendapatan.

Investasi swasta akan memperoleh manfaat dari diterapkannya serangkaian paket reformasi kebijakan yang telah diumumkan Pemerintah. Beberapa perbaikan penting antara lain dibukanya peluang penanaman modal asing bagi 35 industri tambahan, dan proses izin usaha yang telah disederhanakan secara signifikan.

“Para pengambil kebijakan di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai langkah untuk menghadapi risiko terhadap prospek pertumbuhan jika terjadi pemotongan anggaran dan timbulnya keterlambatan berbagai proyek infrastruktur,” papar laporan tersebut.

Laporan ini juga mencatat adanya kelemahan di pasar tenaga kerja yang dapat melemahkan kepercayaan konsumen.

Lebih lanjut, laporan terbaru ini juga mencatat bahwa telah terjadi penurunan jumlah pekerjaan pada periode 12 bulan sampai dengan Februari 2016, dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun jumlah pekerjaan di perdesaan meningkat.

“Meskipun sektor pertanian di pedesaan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak karena keterlambatan musim panen, pasar tenaga kerja bagi pekerja berpendidikan mengalami stagnasi upah, dengan makin banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang mengambil pekerjaan yang tidak memerlukan kualifikasi setinggi mereka,” jelas Sona Shrestha.

“Tren ini terjadi bersamaan dengan keluarnya pekerja berketerampilan rendah, terutama perempuan, dari angkatan kerja,” sambungnya.

ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan.

Didirikan tahun 1966, ADB akan menandai 50 tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini pada Desember 2016. ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan ini termasuk Indonesia. Pada 2015, keseluruhan bantuan ADB mencapai $27,2 miliar, termasuk pembiayaan bersama (cofinancing) senilai $10,7 miliar.

The post Laporan ADB Sebut Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Bakal Menguat appeared first on Jakartakita.com.