Jakartakita.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan, layanan aplikasi pengirim pesan WhatsApp untuk pembebasan dan pengurangan tarif listrik dapat digunakan masyarakat mulai tanggal 6 April 2020.

“Kami mendapat laporan WhatsApp kami bermasalah, tetapi bukan dari pihak PLN, tetapi dari WhatsApp-nya. Mereka akan meng-upgrade karena traffic-nya tinggi. Nomor itu akan bisa berjalan mulai hari Senin (06/4), tetapi saat ini masih tahap perbaikan,” kata Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (03/4), sebagaimana ditayangkan lewat siaran langsung via Internet (streaming).

Oleh karena itu, Darmawan menganjurkan masyarakat untuk mengakses laman resmi PLN, http://www.pln.co.id untuk mendapatkan informasi mengenai pembebasan tagihan listrik atau pengurangan tarif sampai 50 persen. 

“Kami persilakan masuk ke website dan pilih menu pelanggan. Di sana, ada sub-menu ‘stimulus COVID-19’ seperti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo – Red). Silakan masukkan ID pelanggan atau nomor meternya dan masuk ke token listrik gratis,” terang Darmawan.

Sementara itu, jika layanan WhatsApp sudah tersedia pada 6 April, masyarakat dapat mengirim pesan ke nomor 08122123123.

“Ketik (pesan) apa saja, nanti dapat balasan. Masukkan ID pelanggan, nanti akan ada token listrik gratis yang kemudian bisa dimasukkan ke KWh meter,” terang dia lagi.

Perlu diketahui, tidak semua pelanggan berhak mendapat bantuan. Pasalnya, hanya ada dua kelompok yang menerima insentif, yaitu pelanggan listrik berkapasitas 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA bersubsidi. 

Artinya, pelanggan listrik 900 VA yang memiliki kode ‘M’ pada nomor struk tagihan tidak mendapatkan bantuan pengurangan listrik sebesar 50 persen. 

“Kalau pelanggan melihat struknya saat beli token, ada kode-nya R1M, M artinya mampu. Berarti walaupun 900 VA, mohon maaf mereka ini non-subsidi atau mampu sehingga tidak eligible (berhak – Red) mendapatkan diskon sampai saat ini,” terang Darmawan. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo lewat jumpa pers pada akhir bulan lalu memutuskan membebaskan tagihan pelanggan listrik berkapasitas 450 VA dan mengurangi tarif sebesar 50 persen pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. 

Bantuan yang diberikan pada April, Mei, dan Juni 2020 itu bertujuan mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Menurut catatan PLN, ada 24 juta pelanggan listrik 450 VA yang akan menerima pembebasan tagihan listrik, sementara tujuh juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi akan mendapatkan diskon 50 persen selama tiga bulan. (Edi Triyono)

The post Layanan WhatsApp PLN untuk Pembebasan & Pengurangan Tarif Listrik Siap Digunakan appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com  – Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN), Jumadis Abda mengungkapkan, sebanyak 35 ribu pegawai PLN siap melakukan aksi mogok nasional.

Aksi mogok akan dilakukan selama 7 hari berturut – turut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak turun tangan mengatasi kondisi PLN yang belakangan ini semakin memburuk, yakni kerugian yang mencapai Rp18.48 triliun dan tersangkut korupsi proyek PLTU Riau-1.

“Bila tidak ada tindak lanjutnya dalam waktu dua bulan ke depan. Maka kami, pegawai PLN yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN yang terdiri dari 49 DPD SP PLN seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dengan 35 ribu anggotanya, terpaksa istirahat dulu dari pekerjaan rutinnya. Kami akan menggunakan hak kami yang dilindungi Undang Undang untuk melakukan mogok kerja selama 7 hari,” tegas Jumadis Abda di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ditambahkan, dalam aksi mogok nasional nanti, pegawai PLN akan datang ke kantor atau pembangkit listrik. Namun pegawai PLN tidak akan bekerja.

Tidak bekerja juga akan dilakukan pegawai PLN dibagian pembangkit. Sehingga dalam aksi nanti, bisa saja PLN tidak akan beroperasi atau terjadi pemadaman.

Meski demikian, SP PLN berharap aksi demo tidak terjadi sehingga tidak akan merugikan rakyat lainnya.

“Tapi kami berharap tidak terjadi mogok kerja. Karena nanti yang dirugikan rakyat. Makanya kami berharap, Presiden turun tangan. Sehingga PLN kondisinya bisa sehat kembali,” tuturnya.

Terkait kondisi PLN yang memburuk, jelas Jumadis, sebenarnya telah diprediksi sejak lama. Apalagi diakhir 2017 yang lalu, Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa kondisi keuangan PLN sangat mengkhawatirkan dan bisa menyebabkan gagal bayar dan dapat beresiko terhadap keuangan negara.

Oleh sebab itu, Menkeu mengingatkan dan memberi solusi agar permasalahan energi primer yang merupakan biaya terbesar di PLN menjadi perhatian.

“Kerugian yang ditanggung PLN tentu saja pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat dalam bentuk kenalkan tarif atau penambahan subsidi. Hal ini tentu tidak kita inginkan bersama. Karena dengan sendirinya rakyat akan semakin susah dan perekonomian negara akan semakin terpuruk,” paparnya.

Selain tersangkut kerugian yang mencapai puluhan triliun dan tersangkut korupsi, menurut Jumadis, permasalahan PLN lainnya, yakni; upaya pelemahan di internal PLN yang dilakukan oleh Direksi PLN.

“Direksi PLN melakukan ketidaktaatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kesepakatan dan peraturan-peraturan yang ada terkait ketenagakerjaan dilanggar dan tidak diikuti. Seolah-olah ada grand design untuk menurunkan motivasi kerja pegawai yang pada akhirnya membuat produktifitas kerja menurun. Sehingga PLN semakin terpuruk,” tandasnya.  (Edi Triyono)

The post 35 Ribu Pegawai PLN Bakal Mogok Nasional appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Asian Development Bank (ADB) mengumumkan paket pembiayaan sektor swasta senilai sekitar $40 juta untuk berinvestasi di pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (PV) skala utilitas pertama di Indonesia, berbasis pembiayaan proyek.

Paket pinjaman ini adalah bagian dari pembiayaan portofolio dua tahap dengan nilai total sekitar $160 juta untuk investasi baru di bidang energi terbarukan di Indonesia.

ADB akan berinvestasi dalam dua tahap pada aset energi terbarukan yang sedang dikembangkan Vena Energy, sebelumnya bernama Equis Energy–produsen independen listrik terbarukan terbesar di Asia dan Pasifik, dengan 11 gigawatt dalam operasi, konstruksi, dan pengembangan.

Investasi ini akan membantu konstruksi, operasi, dan pemeliharaan portofolio proyek energi, termasuk sebuah ladang angin dan empat pembangkit listrik tenaga surya PV di Kawasan timur Indonesia.

Tahap pertama, yang ditandatangani pada Desember 2017, berupa pembangkit listrik tenaga angin 72 megawatt (MW) di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Paket pembiayaan ADB untuk PT Energi Bayu Jeneponto, anak perusahaan Vena Energy, seluruhnya bernilai $120,8 juta, termasuk pembiayaan dari dua dana perwalian yang dikelola ADB, yaitu Leading Asia’s Private Infrastructure Fund (LEAP) dan Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia II (CFPS II).

Tahap kedua, yang ditarik untuk pertama kalinya, terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya PV berkapasitas 21 MW di Likupang, Sulawesi Utara, dan tiga pembangkit listrik tenaga surya PV yang masing-masing berkapasitas 7 MW di Pringgabaya, Selong, dan Sengkol di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Paket pembiayaan ADB seluruhnya bernilai $40,2 juta bagi empat anak perusahaan Vena Energy. Tahap kedua juga mencakup administrasi pinjaman dari LEAP dan CFPS II. Pembangkit listrik tenaga angin dan surya akan memasok energi bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), utilitas listrik nasional di Indonesia.

“Dengan mendukung pembiayaan bagi energi terbarukan yang mampu mengubah sektor tersebut, dan melalui pendekatan portofolio yang inovatif, ADB dan Vena Energy telah berhasil menambah lebih dari 114 MW energi bersih ke jaringan kelistrikan Indonesia, sambil sekaligus membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dan mendorong pengembangan energi terbarukan,” kata Jackie B. Surtani, Direktur Divisi Pembiayaan Infrastruktur untuk Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik di Departemen Operasi Sektor Swasta (PSOD) ADB dalam siaran pers yang diterima Jakartakita.com, Jumat (25/5/2018).

“Indonesia telah mengikrarkan komitmen kuat bagi energi terbarukan, dan bertekad akan memanfaatkan sumber daya tenaga surya dan anginnya yang cukup besar agar energi terbarukan bisa mencapai 23% dalam bauran energi keseluruhan Indonesia pada 2025,” sambung Nitin Apte, Chief Executive Officer di Vena Energy.

“Vena Energy akan menggunakan rekam jejak pengembangan proyek regional kami, kemampuan teknis, dan skala keekonomian untuk menghasilkan energi berbiaya rendah yang bersih guna mendukung prakarsa pemerintah, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut diungkapkan, pinjaman CFPS II untuk kedua tahap proyek ini sangat penting dalam membantu para sponsor menjembatani kekurangan pembiayaan di tengah lingkungan tarif yang relatif rendah di Indonesia dan membawa proyek-proyek tersebut ke pasar.

Pembiayaan konsesi diperlukan untuk meningkatkan pengembalian hasil sehingga dapat mengatasi risiko sebagai pelopor, sekaligus mengatasi berbagai tantangan teknis dan regulasi. Transaksi-transaksi ini diharapkan akan memperlihatkan kelayakan komersial pembiayaan yang bersifat terbatas (limited recourse) untuk proyek energi terbarukan dan membantu Indonesia membuka pasar energi terbarukan bagi sektor swasta.

CFPS II dibentuk pada Maret 2017 dengan kontribusi sekitar $150 juta dari Pemerintah Kanada untuk mendukung partisipasi sektor swasta yang lebih besar di berbagai proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mengedepankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dewasa maupun remaja di berbagai proyek yang didukung dana ini.

LEAP adalah salah satu sarana pembiayaan bersama (cofinancing) ADB yang dikhususkan bagi infrastruktur sektor swasta di Asia dan Pasifik. Diluncurkan pada Agustus 2016, LEAP didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan komitmen ekuitas senilai $1,5 miliar.

Jika digabungkan dengan modal ADB sendiri dan mitra komersialnya, dana ini diharapkan mampu memberikan pembiayaan paling tidak senilai $6 miliar dan memungkinkan ADB meningkatkan dukungan bagi infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan.

ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2017, operasi ADB mencapai $32,2 miliar, termasuk $11,9 miliar dalam bentuk pembiayaan bersama.

The post ADB Biayai Pembangkit Listrik Tenaga Surya PV Skala Utilitas Pertama di Indonesia appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Dewan Direktur Asian Development Bank (ADB) menyetujui dua pinjaman dengan total nilai hingga $1,1 miliar, untuk memperkuat dan mendiversifikasi sektor energi Indonesia — sektor yang dipandang penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Yang pertama adalah pinjaman berbasis kebijakan senilai $500 juta (termasuk $100 juta dari Dana Infrastruktur ASEAN (AIF) untuk Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (SIEP)—Subprogram 2.

Yang kedua adalah pinjaman berbasis hasil senilai $600 juta bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang dijamin oleh Republik Indonesia, untuk meningkatkan akses ke layanan energi berkelanjutan dan modern di kawasan timur Indonesia.

“Meningkatkan akses ke sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan adalah prasyarat agar pemerintah dapat memenuhi aspirasi pertumbuhan ekonominya,” kata Winfried Wicklein, Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia dalam siaran pers yang diterima Jakartakita.com, Kamis (14/9/2017).

“Kedua pinjaman yang disetujui hari ini masing-masing akan memperbaiki  iklim kebijakan yang memungkinkan peningkatan investasi publik dan swasta di sektor energi Indonesia, serta mendukung dan membangun jaringan distribusi listrik di Indonesia kawasan timur,” sambungnya.

Diungkapkan, sektor energi Indonesia menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan dan berdampak panjang di sepanjang rantai nilainya, mulai dari pasokan energi primer hingga distribusi kelistrikan. Hal ini menyebabkan sekitar 23 juta penduduk Indonesia kekurangan akses listrik.

Subsidi energi selama bertahun-tahun mengakibatkan kurangnya investasi di sektor ini. Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dalam mengembangkan sumber daya energi terbarukan seperti sinar surya, angin, dan biomassa.

Keadaan tersebut menyebabkan industri kelistrikan bergantung pada batu bara, yang mengambil porsi lebih dari 50 persen pembangkitan energi pada 2016.

“Melalui dukungan berbasis kebijakan SIEP, pemerintah akan meneruskan berbagai reformasi guna meningkatkan keberlanjutan fiskal, seperti semakin merasionalisasi tarif, memenjalankan kebijakan untuk mendorong investasi listrik dan gas swasta, serta mendukung peningkatan skala energi terbarukan dan langkah-langkah efisiensi energy,” papar Winfried.

Selain itu, hibah bantuan teknis yang menyertai pinjaman ini akan mendukung ekspansi program efisiensi energi melalui berbagai cara, seperti peluncuran standar kinerja minimum untuk efisiensi, program pelabelan dan pengujian peralatan rumah tangga, serta investasi sektor swasta di proyek-proyek efisiensi energi.

Sementara itu, pinjaman senilai $600 juta bagi PLN adalah bagian dari serangkaian program investasi untuk meningkatkan akses penduduk Indonesia ke layanan energi berkelanjutan dan modern, dengan fokus pada pembangunan kawasan timur Indonesia sebagai simpul pertumbuhan yang baru.

Sebagai bagian dari proyek ini, sistem distribusi kelistrikan akan diperkuat untuk membantu delapan provinsi di Nusa Tenggara dan Sulawesi dalam mendorong kegiatan usaha yang bergantung pada pasokan energi yang stabil, seperti pertanian, perikanan, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata.

ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan.

Didirikan tahun 1966, ADB telah menandai 50 tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini. ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2016, total bantuan ADB mencapai $31,7 miliar, termasuk $14 miliar dalam bentuk pembiayaan bersama (cofinancing).

The post ADB Kucurkan Bantuan Lebih Dari $1 Miliar Untuk Sektor Energi Indonesia appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang juga Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Prof Gunadi menyesalkan perbedaan besaran pajak antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mestinya kata dia, pajak keduanya tidak perlu dibedakan.

“Kalau ke PLN lebih rendah, kenapa ke Inalum dikenakan pajak lebih berat. Pajak PAP (pajak air permukaan) itu obyektif, bukan subyektif, jadi mestinya diberlakukan sama,” kata Gunadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/12).

Ia juga meminta agar Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Sumut tidak memberatkan perusahaan-perusahaan milik negara.

“Untuk yang dialami Inalum itu, Perdanya agar tidak memberatkan, apalagi sampai membebani perusahaan aluminium terbesar itu,” ujar Ketua Tax Center FISIP UI ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan tentang pajak yang mesti diterapkan di suatu negara. Menurutnya, pajak itu harus mendukung kemajuan sebuah perusahaan dan tidak menghambat laju produksi di perusahaan tersebut.

“Dalam literatur itu, pajak tidak boleh mengganggu produksi dan distribusi. Jadi mestinya tidak boleh Pemerintah Sumut mempersulit pajak Inalum,” jelas dia.

Gunadi mengibaratkan pajak bagi sebuah perusahaan seperti memelihara ayam. Dalam memelihara ayam, hasil yang diperoleh di antaranya adalah telur.

“Pajak itu ibarat piara ayam, harus dirawat baik-baik ayamnya. Telornya yang diambil, jangan ayamnya. Jadi jangan ayamnya disembelih. Telornya saja diambil, sehingga bisa terus berproduksi,” cetusnya.

Gunadi juga mengungkapkan pentingnya kerjasama yang baik antara Pemprov Sumut dengan PT Inalum dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Selain kerjasama, sambung dia, Pemprov Sumut mestinya menjaga dan membina agar perusahaan di daerah Sumut tetap maju.

“Jadi Inalum ini harus dijaga bersama biar hidup, sehingga berkontribusi terhadap pajak daerah secara terus-menerus, jangan sampai Inalum bangkrut gara-gara masalah ini,” ujar dia.

“Pajak itu juga harus peka terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi,” sambungnya.

Ketika disinggung tentang konflik berkepanjangan soal pajak sehingga harus dibawa ke Pengadilan Pajak, Gunadi menyayangkan hal itu terjadi. Mestinya kata dia, persoalan ini cukup diselesaikan di lingkungan Pemprov dan DPRD Sumut.

“Ini perlu intervensi DPRD dan Pemerintah, ini terasa memberatkan sekali. Ini kewenangan DPRD di sana untuk mengevaluasi secara berkelanjutan dan segera clear,” tegasnya.

Persoalan kisruh PAP antara Inalum dengan Pemprov Sumut sebenarnya sangat mendasar, yakni soal perbedaan pandangan mengenai tafsir atas Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009. Dalam pasal itu disebutkan bahwa khusus penetapan harga dasar untuk pemakaian dan/atau pemanfaatan oleh pembangkit listrik sebesar Rp 75,-/Kwh. PT. Inalum dikategorikan sebagai subjek pajak untuk pemakaian dan/atau pemanfaatan Air Permukaan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Pergubsu (sebagai pembangkit listrik).

Maka harga dasar Air Permukaan adalah sebesar Rp 75/Kwh yang berarti dihitung dari Kwh yang dihasilkan dan bukan berdasarkan kubikasi air mengalir untuk golongan industry K-I. (Edi Triyono)

The post Perbedaan Besaran Pajak Antara Inalum dengan PLN Dipertanyakan appeared first on Jakartakita.com.