Jakartakita.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) baru-baru ini meluncurkan berbagai program untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk akibat pandemi, khususnya di 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) Indonesia.

Lima DSP Indonesia mencakup; Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. 

Kelima destinasi tersebut menjadi fokus utama pemerintah berkat keunikan budaya serta keragaman alamnya yang tak hanya menarik wisatawan, tetapi juga mampu menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang memberdayakan masyarakat lokal.

Peningkatan kapasitas SDM di DSP dilakukan Kemenparekraf lewat berbagai program, seperti pelatihan dan pendampingan untuk para operator dan penyedia jasa pariwisata.

Lewat program ini, diharapkan SDM akan semakin kreatif dengan berbagai terobosan baru sehingga dapat memperkuat perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor pariwisata DSP Indonesia.

Inovasi SDM untuk bangkitkan pariwisata yang terpuruk

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang terkena dampak paling parah, dengan penurunan sangat besar di sektor pariwisata internasional dan domestik. Bahkan data Kemenparekraf mengungkapkan, Indonesia mengalami penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata hingga Rp 20,7 miliar akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Sejak pandemi melanda, banyak orang yang mengandalkan mata pencahariannya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terpaksa kehilangan pekerjaan. Karena itu, dibutuhkan inovasi, khususnya dalam meningkatkan kreativitas dan kompetensi SDM di sektor pariwisata, apalagi sektor pariwisata merupakan potensi paling berharga yang perlu kita kembangkan untuk meningkatkan ekonomi lokal,” ujar Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, seperti dilansir dalam keterangan pers, Rabu (17/11).

Tingkatkan pelatihan berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi

Strategi utama Kemenparekraf adalah mendukung penuh operator dan provider jasa pariwisata di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dengan berbagai pelatihan dan pendampingan berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi. 

Lewat program-program seperti Pelatihan dan Pendampingan Adaptasi Kebiasaan Baru SDM, masyarakat akan diedukasi untuk semakin terampil dalam berinovasi dan jeli dalam melihat peluang, khususnya di 5 DSP Indonesia.

“Inovasi artinya kami terus mencari cara untuk mengembangkan kualitas dan kompetensi setiap pelaku di jasa pariwisata dan perhotelan di DSP. Kami ingin mereka memahami tentang perubahan tren pariwisata yang dinamis, dimana para wisatawan selalu mencari hal unik, seperti atraksi wisata yang lebih personal dan terlokalisasi,” ujar Sandiaga.

Sementara itu, peningkatan kompetensi berbasis ‘Adaptasi’, mencakup beberapa elemen penting, seperti; edukasi mengenai Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability (CHSE) dan protokol kesehatan yang ketat kepada penyedia jasa pariwisata di DSP.

Kemenparekraf juga meningkatkan pelatihan terkait digitalisasi dan pemanfaatan big data, khususnya dalam memetakan berbagai potensi di sektor pariwisata dan industri kreatif DSP.

Kemenparekraf juga berencana mendorong strategi Kolaborasi lewat kemitraan dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan dalam industri pariwisata di DSP, baik di sektor publik maupun swasta.

“Dengan strategi dan inisiatif ini, kami berharap dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan membangkitkan pariwisata di lima DSP. Melalui program ini, kami berharap dapat membangun masa depan pariwisata kelas dunia di Indonesia yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih baik,” tandas Sandiaga.

The post Kemenparekraf Dukung Penuh Operator dan Provider Jasa Pariwisata di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Setelah memberi bantuan kepada ojek online, pengemis, pekerja harian, pelaku seni dan musisi berupa sembako dan bingkisan, Gerakan Seribu Untuk Indonesia (GSUI) akan fokus pada sektor pariwisata yang merupakan bagian yang juga cukup terdampak Covid–19.

“Bahwa kita ketahui, pemerintah sudah membuka New Normal di beberapa tempat. Masalah New Normal ini adalah masalah kedisiplinan. GSUI akan tetap menggaungkan kepada teman-teman semuanya bahwa dalam menerapkan New Normal ini butuh kedisiplinan kuat. Jadi, kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan New Normal ini. Selain itu, GSUI sampai saat ini, sudah mendistribusikan sebanyak 10 ribu masker ke seluruh kota-kota besar yang ada di zona merah. Harapan kami, dalam New Normal itu kan yang paling kita lihat adalah jaga jarak, wajib masker dan kerumunan itu kan sudah pasti. Masker ini adalah momentum pas untuk Gerakan Seribu Untuk Indonesia untuk membagikan masker di kota-kota besar,” ucap Kris Tjandra selaku Bendahara GSUI, yang ditemui di Posko Kerinci, Jakarta Selatan, Kamis (28/5).

“Saat ini, kami masih mengolah langkah-langkah yang baiknya (seperti) apa, karena kami tidak mau apa yang kami berikan itu, jadi tumpang tindih. Jangan sampai pemerintah masuk (memberi bantuan – Red), kita juga masuk. Jadi, kita mau berperan sebagai partner dari pemerintah, dimana kita masuk (memberi bantuan) yang tidak tersentuh oleh pemerintah, sehingga saling melengkapi,” tambahnya.

Sementara itu, Harry ‘KoKo’ Santoso sebagai penggagas GSUI menambahkan, pihaknya berencana akan membantu saudara-saudara di sektor pariwisata, terutama pegawai hotel yang diberhentikan dan pegawai restoran yang outsoursing yang juga terdampak signifikan dari pandemi Covid-19.

“Walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa memberikan semangat, sambil menunggu (bantuan) dari Dirjen Pariwisata,” tandasnya. (Edi Triyono)

The post Lawan Covid-19, GSUI Akan Fokus Bantu Sektor Pariwisata appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Pada akhir November lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli telah resmi meluncurkan Gerakan Bersih dan Senyum (GBS) sebagai upaya mendorong sektor pariwisata.

Program GBS penting dalam pengembangan sektor pariwisata yang tidak melulu hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga mental hidup bersih dan ramah dari semua kalangan masyarakat. Jangan harap turis akan berbondong-bondong mengunjungi suatu obyek wisata kalau tempatnya jorok dan masyarakatnya kurang senyum alias jutek bin judes.

Rencananya, Gerakan Bersih dan Senyum Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya akan hadir di beberapa daerah baru termasuk 10 destinasi wisata di 2016 untuk memperkenalkan GBS kepada masyarakat setempat.

Hal ini disampaikan oleh staf khusus Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Elly Oemar dalam acara gathering yang berlangsung di Gedung 2 BPPT Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Selain itu setiap tiga bulan sekali, tim Gerakan Bersih dan Senyum akan mengunjungi tempat-tempat yang sudah diresmikan (pilot project) untuk melihat lagi seberapa besar perubahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengubah pola pikirnya. Tim dari GBS akan berbincang-bincang dengan masyarakat setempat untuk menggali apakh mereka sudah paham akan tujuan GBS.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya untuk membuat masyarakat memiliki kesadaran akan kebersihan dan senyum, tapi juga membuat mental mereka berubah, sesuai revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

The post 10 Destinasi Wisata Bakal Jadi Target Gerakan Bersih dan Senyum appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com –  Pihak otoritas kawasan perdagangan bebas Pingtan di Provinsi Fujian, Tiongkok, dikabarkan berminat untuk mempelajari pengelolaan objek wisata di Pulau Dewata, Bali yang memang sudah dikenal oleh masyarakat internasional.

“Kami ingin belajar, bagaimana pengelolaan objek pariwisata di Bali, sehingga dapat mengembangkan kepariwisataan dengan baik,” tandas Lin Jiang Ling, Wakil Direktur Kawasan Perdagangan Bebas Pulau Pingtan, pada Sabtu (30/5/2015).

Pernyataan tersebut dikemukakan di hadapan 10 jurnalis Indonesia asal Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diketuai I Made Tinggal Karyawan di kawasan perdagangan bebas Pingtan atau berjarak sekitar 135 kilometer dari Fushou, Ibu Kota Provinsi Fujian.

Kawasan perdagangan bebas Pingtan berada pada lahan seluas 16 kilometer persegi yang berlokasi di Pulau Pingtan. Kawasan ini membebaskan biaya fiskal sekaligus mempermudah investor dalam menjalankan investasinya dengan sistim satu atap.

Ia mengatakan bahwa pihak otoritas berambisi mengembangkan objek wisata berkelas dunia. Oleh karena itu, pihaknya akan mengupayakan semaksimal mungkin mempelajari pengalaman Bali dalam mengelola objek pariwisata berkualitas. Menurut dia, keuntungan devisa dari sektor pariwisata sangat menjanjikan.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau investor pariwisata dari seluruh dunia agar berinvestasi di kawasan perdagangan bebas Pingtan yang mendapat status istimewa dari pemerintah Tiongkok.

“Posisi Pingtan yang strategis dengan dukungan infrastruktur jalan dan pelabuhan yang sangat memadai. Selain posisinya berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga, akan menjadi salah satu tujuan wisata berkelas dunia pada masa mendatang,” ujarnya.

Pemerintah Tiongkok, kata dia, memang sudah menggariskan salah satu kawasan terpenting dalam perdagangan bebas Pingtan adalah kawasan pariwisata selain kawasan industri berteknologi tinggi, bisnis, dan perdagangan, manufacturing, dan lainnya.

Pulau Pingtan yang dideklarasikan Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai jendela Fujian, menurut dia, pada masa depan akan menjadi jendela dunia bila objek pariwisata bisa dikembangkan secara profesional.

“Terkait dengan itu, kami bermaksud menimba pengalaman Bali di bidang pariwisata, tentunya kami juga menimba ilmu dari pengalaman negara-negara lain dalam memajukan kepariwisataannya,” demikian Lin Jiang Ling. (Sumber: AntaraNews)

The post Otoritas Pingtan Fujian Ingin Mempelajari Pariwisata Bali appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui keberadaan obyek wisata, sedang dimanfaatkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia berharap warga dari sekitar tempat obyek wisata dapat menghidupi diri dengan menjual hasil kerajinan tangan ataupun menawarkan jasa akomodasi kepada para turis.

Ahok mengatakan, sektor pariwisata merupakan sektor yang strategis untuk mengembangkan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keamanan, dan ketertiban suatu daerah. Menurutnya juga, pariwisata memerlukan dukungan kolektif dari seluruh pelaku pembangunan dan juga masyarakat.

“Pengembangan sektor pariwisata diposisikan sebagai visi dan fokus pembangunan kota jasa. Jakarta sebagai ibu kota negara dan kota metropolitan harus mampu mengemban peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh warga kotanya, ini dapat dilakukan melalui sektor kepariwisataan,” tandasnya saat menyerahkan Raperda Pariwisata dan dua Raperda lainnya kepada DPRD DKI, Kamis (23/4/2015).

Ahok ingin Jakarta dapat meningkatkan daya saing sebagai kota jasa dan pelayanan secara internasional, dan pengembangan kepariwisataan yang menyatu dengan pembangunan daerah secara sistemik, terencana dan berkelanjutan merupakan salah satu caranya.

“Daerah pariwisata perlu memperhatikan potensi sumber daya destinasi yang dapat menghadirkan unsur norma-norma, nilai dan kekayaan budaya bangsa, agar nantinya dapat memberikan manfaat yang luas kepada komunitas lokal,” tuturnya.

Dilansir dari BeritaJakarta, Ahok menjelaskan, sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu program unggulan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Pemerintah pusat telah menetapkan target wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang di tahun 2015 ini. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta pada tahun 2014 lalu baru sekitar 2,3 juta orang.

“Saya berharap jumlah wisatawan asing yang datang ke DKI Jakarta dapat meningkat signifikan dengan disahkannya Raperda Pariwisata ini,” imbuhnya.

Ahok menganggap pengaturan kepariwisataan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan, perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang lebih lengkap, transparan, akuntabel, dan demokratis. Dan juga harus disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan lingkungan setempat yang aktual.

“Pengaturan kembali ketentuan tentang kepariwisataan, selain menampung kewenangan daerah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan, juga untuk lebih memberikan kepastian dan kejelasan arah bagi peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang kepariwisataan,” tambahnya.

The post Ahok: Peraturan Daerah Mengenai Pariwisata Harus Diubah appeared first on Jakartakita.com.