Jakartakita.com  – Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN), Jumadis Abda mengungkapkan, sebanyak 35 ribu pegawai PLN siap melakukan aksi mogok nasional.

Aksi mogok akan dilakukan selama 7 hari berturut – turut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak turun tangan mengatasi kondisi PLN yang belakangan ini semakin memburuk, yakni kerugian yang mencapai Rp18.48 triliun dan tersangkut korupsi proyek PLTU Riau-1.

“Bila tidak ada tindak lanjutnya dalam waktu dua bulan ke depan. Maka kami, pegawai PLN yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN yang terdiri dari 49 DPD SP PLN seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dengan 35 ribu anggotanya, terpaksa istirahat dulu dari pekerjaan rutinnya. Kami akan menggunakan hak kami yang dilindungi Undang Undang untuk melakukan mogok kerja selama 7 hari,” tegas Jumadis Abda di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ditambahkan, dalam aksi mogok nasional nanti, pegawai PLN akan datang ke kantor atau pembangkit listrik. Namun pegawai PLN tidak akan bekerja.

Tidak bekerja juga akan dilakukan pegawai PLN dibagian pembangkit. Sehingga dalam aksi nanti, bisa saja PLN tidak akan beroperasi atau terjadi pemadaman.

Meski demikian, SP PLN berharap aksi demo tidak terjadi sehingga tidak akan merugikan rakyat lainnya.

“Tapi kami berharap tidak terjadi mogok kerja. Karena nanti yang dirugikan rakyat. Makanya kami berharap, Presiden turun tangan. Sehingga PLN kondisinya bisa sehat kembali,” tuturnya.

Terkait kondisi PLN yang memburuk, jelas Jumadis, sebenarnya telah diprediksi sejak lama. Apalagi diakhir 2017 yang lalu, Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa kondisi keuangan PLN sangat mengkhawatirkan dan bisa menyebabkan gagal bayar dan dapat beresiko terhadap keuangan negara.

Oleh sebab itu, Menkeu mengingatkan dan memberi solusi agar permasalahan energi primer yang merupakan biaya terbesar di PLN menjadi perhatian.

“Kerugian yang ditanggung PLN tentu saja pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat dalam bentuk kenalkan tarif atau penambahan subsidi. Hal ini tentu tidak kita inginkan bersama. Karena dengan sendirinya rakyat akan semakin susah dan perekonomian negara akan semakin terpuruk,” paparnya.

Selain tersangkut kerugian yang mencapai puluhan triliun dan tersangkut korupsi, menurut Jumadis, permasalahan PLN lainnya, yakni; upaya pelemahan di internal PLN yang dilakukan oleh Direksi PLN.

“Direksi PLN melakukan ketidaktaatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kesepakatan dan peraturan-peraturan yang ada terkait ketenagakerjaan dilanggar dan tidak diikuti. Seolah-olah ada grand design untuk menurunkan motivasi kerja pegawai yang pada akhirnya membuat produktifitas kerja menurun. Sehingga PLN semakin terpuruk,” tandasnya.  (Edi Triyono)

The post 35 Ribu Pegawai PLN Bakal Mogok Nasional appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Kebijakan Kementerian BUMN yang membawahi Pertamina dinilai telah melenceng dari yang diharapkan.

Pasalnya, tuntutan Serikat Pekerja (SP) Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (FKPPA Pertamina) agar di Pertamina dibentuk Direktorat Perkapalan, hingga kini belum terwujud dengan alasan efisiensi.

Sebaliknya, pada Agustus 2017 lalu, Kementerian BUMN malah membentuk Direktorat Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko serta Direktorat Manajemen Aset.

“Kami terima waktu itu karena alasan efisiensi, tetapi ternyata kok ada penambahan direktorat baru. Itu jelas sudah melanggar komitmen efisiensi itu sendiri. Kalau memang mau dibentuk direktorat baru, kenapa bukan Direktorat Perkapalan,” ungkap Capt. Sofyani Faisol selaku Ketua Umum SP FKPPA Pertamina di sela-sela acara Focus Group Discussion bertajuk Kedaulatan Maritim Sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional, yang digelar Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Bandung, Jumat (27/10/2017).

Ditambahkan, seharusnya pemerintah mengembalikan seperti kondisi model dulu semasa masih ada Direktorat Perkapalan. Karena menurutnya, ketahanan energi nasional itu harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

“Direktorat Hulu, Direktorat Perkapalan, dan Direktorat Hilir merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” imbuhnya.

“Kalau hal tersebut (ketahanan nasional yang terintegrasi) sudah bisa dijaga, maka kebocoran-kebocoran yang seperti losis tinggi dari segala macamnya, akan mudah menatanya. Apalagi dengan kapal-kapal milik yang diawaki oleh perwira yang notabene karyawan-karyawan Pertamina,” tandasnya. (Edi Triyono)

The post Untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional, SP FKPPA Pertamina Menuntut Dibentuknya Direktorat Perkapalan appeared first on Jakartakita.com.