Sejumlah Lurah dan Camat di DKI Jakarta Temukan Mark-Up di Anggaran Versi DPRD DKI Jakarta

Jakartakita.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rabu (4/3) kemarin, mengumpulkan Lurah dan Camat di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka diminta untuk memilih antara APBD versi Pemprov DKI Jakarta atau DPRD DKI Jakarta dan memberikan pernyataan sesuai atau tidak dengan yang mereka ajukan.

Hasilnya cukup mencengangkan. Hampir seluruh Lurah dan Camat bingung dengan anggaran yang ada di APBD versi DPRD DKI Jakarta. Mulai dari nilai yang berubah dan anggaran yang dibulatkan.

“Wah perasaan nggak segini anggarannya,” ucap salah seorang lurah saat membuka berkas di Ruang Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Mereka pun langsung meneliti satu per satu item yang terdapat di dua versi APBD itu. Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Muhadi misalnya, yang menunjukkan perbedaan angka untuk pelaksanaan kerja bakti di kelurahannya.

“Dari anggarannya kalau e-budgeting ada koma, nggak genap, kalau DPRD genap semua. Pelaksanaan kerja bakti kelurahan Jelambar Baru, kalau kita Rp 122.537.602, kalau DPRD Rp 123.000.000,” terang Muhadi.

Penambahan anggaran juga terjadi di Kecamatan Tambora. Camat Tambora Mursidin, yang hanya mengajukan Rp 7 miliar dalam Musrenbang, tapi nilai ini melonjak pada APBD DKI versi DPRD DKI Jakarta.

“Penambahannya sekitar Rp 2,26 miliar, tetapi bukan dalam bentuk pengadaan. Seperti untuk menguras saluran, sosialisasi, dialog interaktif dan biopori,” ujarnya.

Adapun, Camat Cengkareng, Ali Maulana Hakim mengatakan, terjadi penggelembungan anggaran dari jumlah yang diusulkannya saat Musrenbang, nilainya pun mencapai dua kali lipat dari anggaran yang diajukan dalam e-budgeting.

“Banyak sekali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kami butuh program itu bagus, tetapi semua anggaran itu tidak ada dalam pembahasan kami. Tambahan dari DPRD sekitar Rp 7 miliar, jadi totalnya Rp 14 miliar,” terangnya.