Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Menyentuh Akar Masalah Krisis Ekonomi

Jakartakita.com – Tiga Paket Kebijakan Ekonomi yang belum lama ini diluncurkan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, belum menyentuh akar permasalahan krisis ekonomi yang saat ini sedang terjadi.

“Paket kebijakan Presiden Jokowi terlalu bersifat moneteris yaitu berupa deregulasi dan debirokratisasi untuk menekan ekonomi berbiaya tinggi dan tidak menyentuh akar persoalan yaitu struktur ekonomi yang sudah keropos,” kata Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan di Jakarta, Jumat (9/10/2015) lalu.

Dr. Yudi Latif  yang juga hadir dalam diskusi tersebut menambahkan, krisis ekonomi yang merupakan krisis global dan menjalar ke Indonesia saat ini, bisa diselesaikan dengan menumbuhkan kepercayaan, khususnya kepercayaan publik dan pasar terhadap kepemimpinan politik yang mempunyai kemampuan mengatasi ekonomi.

“Masalahnya, saat ini kepercayaan publik melemah karena ketidak-mampuan kabinet di Pemerintahan Jokowi-JK untuk mengkonsolidasi dirinya sendiri. Problem kabinet saat ini, justru datang dari internal kabinet sendiri. Ada kontestasi di dalam kabinet yang begitu tampak ke publik. Keterpecahan dalam kabinet sendiri terlihat ketika ada rapat kabinet, tidak semua menteri yang datang. Kasus Pelindo menunjukkan hal itu. Ketika satu anggota kabinet membuat kebijakan, selalu dikoreksi oleh anggota kabinet yang lain. Ini bentuk ketidak-kompakan kabinet pemerintahan sekarang ini,” beber Yudi.

Sementara itu, mantan Menteri di era Orde baru, Subiakto Tjakrawerdaya yang juga hadir dalam diskusi bulanan tersebut mengatakan, ada atau tidak adanya krisis ekonomi, namun pada kenyataannya bangsa Indonesia tidak siap menghadapi globalisasi.

“Menurut saya, yang jadi masalah besar saat ini adalah globalisasi itu sendiri. Kita belum siap, kemandirian ekonomi kita belum ada. Krisis ini seharusnya bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki kemandirian. Pasalnya, kita punya masalah serius di bidang pangan dan energi,” tegas Subiakto.

Lebih lanjut dijelaskan, ketidaksiapan antara lain dalam masalah kemandirian ekonomi, baik pada sektor pangan, energi, industri, sampai sektor terkecil di pedesaan.

“Untuk menjaga harga pangan, Bulog itu harus diberi kewenangan yang kuat. Jika mafia-mafia dijadikan alasan sebagai penyebab krisis ekonomi, itu sudah basi. Mafia sudah ada dari zaman dulu. Dulu zamannya Pak Harto, Bulog bisa mengendalikan pasar, pertanian dijaga dengan bagus. Itu karena apa, karena yang berwenang melakukan impor hanya Bulog. Jadi, harga pun bisa dijaga ketat,” jelas Subiakto.

Menurutnya, kemerosotan ekonomi nasional yang kini melanda seharusnya dapat dijadikan momentum oleh pemerintah melakukan perbaikan. Harus mampu memperkuat perekonomian bangsa, dimulai dari sektor-sektor terkecil, bukan hanya mengakomodir kepentingan pengusaha besar lewat paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan tiga kali.

“Kemandirian lewat Nawacita itu kita dukung, tapi harus ada terobosan-terobosan. Nah, untuk melakukan ini memang harus ada political will yang kuat, berani tidak? Bukan mampu, jika kemampuan saya yakin pasti mampu,” tandasnya.