PLN Dukung Pariwisata di Nusa Tenggara Barat

Jakartakita.com – Untuk mendorong sektor Pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB), PT PLN (Persero) terus melakukan upaya peningkatan rasio elektrifikasi. Diantaranya, dengan melakukan percepatan pembangunan sejumlah pembangkit dan pembangunan transmisi.

Demikian diungkapkan Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN, Djoko R Abumanan saat mendampingi kunjungan Ketua KPK, Agus Rahardjo, bersama Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi di Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Lombok Barat, NTB, Kamis (28/4/2016) lalu.

Kunjungan ini sekaligus dalam rangkaian koordinasi dan supervisi energi yang dilakukan oleh KPK dan DPR.

Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan, secara keseluruhan kondisi sistem kelistrikan NTB mempunyai kapasitas terpasang sebesar 388,90 Mega Watt (MW), sementara daya mampu pasok listrik sebesar 294,82 MW.

Khusus untuk wilayah Lombok, memiliki daya mampu pasok sebesar 249,3 MW dan beban puncak 216 MW. Dengan kondisi ini, pasokan listrik dinilai masih cukup.

“Pasokan listrik di Lombok terbilang cukup. Kami sedang mengupayakan penyelesaian proyek PLTU Jeranjang unit 2 kapasitas 25 MW,” ujar Djoko.

Untuk menambah keandalan listrik di Lombok, rencananya akan dibangun pembangkit listrik Mobile Power Plant kapasitas 50 MW di Jeranjang yang ditargetkan selesai pada Juni 2016 serta Marine Vessel Power Plant (MVPP) 60 MW yang diperkirakan tiba di NTB pada Oktober 2016.

“Dengan masuknya tambahan pasokan listrik dari pembangkit baru nanti, dipastikan keandalan sistem kelistrikan di lombok akan semakin membaik dan ini bisa menjadi katalisator pertumbuhan industri pariwisata di Lombok,” tandas Djoko.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan, PLN saat ini tengah menjalankan program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik melalui proyek 35.000 MW.

Diakuinya, banyak persoalan yang menghadang guna merealisasikan target tersebut. Tak jarang, membawa PLN dalam situasi yang membawa implikasi hukum diantaranya pengadaan, pembebasan lahan dan sebagainya.

Untuk itu, jelas dia, fungsi pengawasan dan pencegahan dari KPK sangat diperlukan untuk mengurai bottle neck dari persoalan yang ada. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang aman agar terhindar dari risiko dan tuntutan hukum.

Terkait dengan pembangunan PLTU Jeranjang unit 2 yang saat ini tengah dilakukan, anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi mengungkapkan, pihaknya akan mendorong dan mendukung apa yang telah diupayakan oleh PLN, dan berharap agar rencana penambahan pembangkit segera terealisasi. Hal ini untuk mendorong industri pariwisata yang sedang bertumbuh kembang di NTB saat ini.

Hal senada juga diungkapkan Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman yang berharap, pembangunan PLTU Jeranjang unit 2 ini agar dikebut, sehingga kelistrikan di NTB semakin andal. (Edi Triyono)