Meski Dihadang Isu Negatif, Volume Ekspor Produk Kelapa Sawit Indonesia ke Eropa Ditargetkan Naik
Tiket Pesawat Murah Airy
Jakartakita.com – Volume ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke Eropa tahun 2016 ditargetkan naik, sekalipun produk perkebunan andalan nasional itu terus diterpa isu negatif.
“Kami optimistis volume ekspor akan naik. Ini membuktikan bahwa produk kelapa sawit Indonesia memiliki daya saing yang kuat,” kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, Bayu Krisnamurthi, saat jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Adapun Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit mencatat, total penyerapan biodiesel nasional dari awal tahun hingga Agustus 2016 telah mencapai 2,01 juta kilo liter (kl). Angka tersebut meningkat 132,9 persen dari penyerapan biodiesel 2015 sebesar 863 ribu kl.
Menurut Bayu, capaian tersebut cukup positif untuk merealisasikan program pemerintah berupa campuran biodiesel 20 persen ke dalam solar (B20). Meskipun hingga saat ini belum mencapai target.
“Realisasi penyaluran biodiesel pada Juni 258,7 ribu KL, Juli 215,2 ribu KL dan Agustus 253,3 ribu KL. Ini angka sesuai target. Ini sudah B18 meski belum B20, tapi sudah cukup baik dari sisi programnya,” terangnya.
Lebih lanjut diungkapkan bahwa, pihaknya juga yakin penyerapan biodiesel untuk solar akan terus meningkat. Sebab kapasitas terpasang produsen biodiesel di Indonesia juga terus meningkat.
Kapasitas terpasang biodiesel, kalau dibandingkan Oktober 2015 itu sekitar 6-7 juta KL, kemudian di April 2016 sudah naik jadi 9 juta KL. Dan Oktober 2016 ini sudah 12 juta KL.
“Kapasitas produksi kita naik pesat, tahun ini sudah naik hampir 100 persen,” tuturnya.
Dia mencontohkan, salah satu keberhasilan diplomasi yang dilakukan adalah keberhasilan Indonesia bersama Argentina, melakukan lobi sehingga Pengadilan Uni Eropa membatalkan penetapan bea masuk Anti-Dumping untuk biodiesel sebesar 18,9 persen untuk Indonesia. Selain itu, jelas dia, Indonesia juga berhasil menghadang rencana pajak tinggi yang akan dikenakan Pemerintah Perancis sebesar 300 euro per ton. (Edi Triyono)