Diplomasi Indonesia Soal Development Products di Forum APEC 2017 Diwakili Pakar dari IPB

Jakartakita.com – Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia bakal melakukan diplomasi penting soal Development Products di forum APEC yang berlangsung di NaTrang, Vietnam, tanggal 22-23 Februari 2017 mendatang.

Asal tahu saja, Development Products (DevPro) adalah sebutan untuk produk-produk yang berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan (RDPA/rural development and poverty alleviation).

“Indonesia diwakili oleh beberapa pakar dari IPB,” ujar Bayu Krisnamurthi, mantan Kepala BPDP Kelapa Sawit, yang juga Dosen Agribisnis IPB, Jumat (17/2/2017).

Dijelaskan, DepPro adalah kategori produk yang dalam proses produksi dan perdagangannya berdampak luas bagi pendapatan kelompok miskin, petani dan nelayan kecil, dan masyarakat pedesaan. Sehingga jika perdagangan produk-produk itu ditingkatkan akan berdampak positif bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat; Dan sebaliknya, jika dihambat akan berdampak buruk bagi kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut.

Menurut Bayu, usulan mengenai perlunya kebijakan yang promotif terhadap perdagangan DevPro di antara negara APEC diajukan Indonesia pada pertemuan para pemimpin APEC tahun 2013 lalu, di Bali.

Kemudian hal itu terus dibahas di pertemuan APEC berikutnya 2014 di Beijing, 2015 di Manila, dan 2016 di Lima, Peru.

“Sayangnya hingga saat ini belum banyak kemajuan material dari rangkaian perundingan ini, dan perjuangan diplomasi itu akan dilanjutkan di forum APEC yang tahun 2017 ini dilaksanakan dengan Vietnam sebagai tuan rumah,” ungkap mantan Wakil Menteri Perdagangan RI 2011-2014 ini.

Lebih lanjut Bayu menerangkan, saat ini 7% – 20% penduduk negara-negara maju (developed economies) APEC dan 20% – 60% penduduk negara-negara sedang berkembang (developing economies) APEC tinggal di pedesaan.

Di Papua Nugini, tutur dia, bahkan 87% penduduknya adalah penduduk pedesaan dan di Vietnam angka itu mencapai 67%.

Di sisi lain, sebagian besar penduduk miskin di dunia tinggal di pedesaan, bahkan pada beberapa negara APEC, 80% penduduk miskinnya tinggal di pedesaan.

Menurut Bayu, negara-negara APEC akan hadir di Vietnam dengan membawa kesepakatan sebelumnya tentang adanya 157 produk yang telah disepakati sebagai DevPro atau produk yang berdampak besar bagi RDPA di kawasan APEC.

“Dari 157 produk itu, 15 produk di antaranya adalah usulan Indonesia yaitu perikanan (2 produk/kode HS), sawit (4 produk), karet (1 produk), rotan (3 produk), dan kertas (5 produk). Indonesia melakukan ekspor bukan hanya untuk 15 produk yang diusulkan tersebut, tetapi juga mengekspor hampir seluruh 157 jenis produk yang telah disepakati,” papar Bayu.

Tahun 2015, lanjut Bayu, ekspor Indonesia untuk ke-15 produk usulan ke negara-negara APEC mencapai USD5,8 miliar. Sedangkan ekspor yang sama ke seluruh dunia mencapai USD17,8 miliar.

Adapun ekspor Indonesia untuk 157 produk DevPro ke APEC mencapai USD13,6 miliar (13% dari total seluruh ekspor Indonesia ke APEC), dan ekspor Indonesia untuk 157 produk ke seluruh dunia mencapai USD28,2 miliar (18,7% dari total seluruh ekspor Indonesia). Angka-angka tersebut cukup besar dan penting untuk diperjuangkan.

Persoalan Tarif Bea Masuk

Lebih lanjut Bayu memaparkan, sebenarnya tarif bea masuk ke-15 produk yang diusulkan Indonesia di pasar APEC sudah rendah. Rata-rata tarif hanya 3,17%. Tarif rata-rata tertinggi dialami produk sawit Indonesia, yaitu sekitar 6,3%.

Namun demikian, jelas Bayu, produk-produk Indonesia masih mengalami banyak hambatan non-tarif yang dampak distorsinya jauh lebih besar daripada tarif.

Bentuk-bentuk hambatan non-tarif dalam perdagangan adalah harga minimum, anti-dumping, alasan keamanan pangan atau kesehatan (sanitary and phytosanitary), lisensi, kuota, hingga larangan impor.

Adapun ke-15 produk Indonesia itu banyak mengalami masalah hambatan non-tarif di Australia, Vietnam, New Zealand, dan Tiongkok.

Dan di antara ke-15 produk usulan Indonesia itu, yang paling sering mendapat hambatan non-tarif adalah produk perikanan, diikuti oleh produk sawit.

“Pada kondisi ini, mengusahakan agar perdagangan DevPro tidak dihambat merupakan target diplomasi yang realistis,” tandas Bayu. (Edi Triyono)