Untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional, SP FKPPA Pertamina Menuntut Dibentuknya Direktorat Perkapalan

Jakartakita.com – Kebijakan Kementerian BUMN yang membawahi Pertamina dinilai telah melenceng dari yang diharapkan.

Pasalnya, tuntutan Serikat Pekerja (SP) Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (FKPPA Pertamina) agar di Pertamina dibentuk Direktorat Perkapalan, hingga kini belum terwujud dengan alasan efisiensi.

Sebaliknya, pada Agustus 2017 lalu, Kementerian BUMN malah membentuk Direktorat Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko serta Direktorat Manajemen Aset.

“Kami terima waktu itu karena alasan efisiensi, tetapi ternyata kok ada penambahan direktorat baru. Itu jelas sudah melanggar komitmen efisiensi itu sendiri. Kalau memang mau dibentuk direktorat baru, kenapa bukan Direktorat Perkapalan,” ungkap Capt. Sofyani Faisol selaku Ketua Umum SP FKPPA Pertamina di sela-sela acara Focus Group Discussion bertajuk Kedaulatan Maritim Sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional, yang digelar Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Bandung, Jumat (27/10/2017).

Ditambahkan, seharusnya pemerintah mengembalikan seperti kondisi model dulu semasa masih ada Direktorat Perkapalan. Karena menurutnya, ketahanan energi nasional itu harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

“Direktorat Hulu, Direktorat Perkapalan, dan Direktorat Hilir merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” imbuhnya.

“Kalau hal tersebut (ketahanan nasional yang terintegrasi) sudah bisa dijaga, maka kebocoran-kebocoran yang seperti losis tinggi dari segala macamnya, akan mudah menatanya. Apalagi dengan kapal-kapal milik yang diawaki oleh perwira yang notabene karyawan-karyawan Pertamina,” tandasnya. (Edi Triyono)