Pemerintah Dorong Penerapan Pengelolaan Pertanian Secara Korporat

Jakartakita.com – Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Bupati Kab. Indramayu, Anna Sophana meresmikan Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian yang dikelola oleh Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB) binaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/6/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI juga meninjau proses pengolahan padi hasil panen hingga menjadi beras kemasan yang siap jual di Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) milik MBB Sliyeg.

“Pemerintah mendorong penerapan pengelolaan pertanian secara korporat untuk membantu peningkatan kesejahteraan bagi para petani,” ujar Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan, agar masa depan pertanian semakin baik maka petani harus teroganisir. Tidak hanya terorganisir sebagai Kelompok Petani (PokTan), namun menjadi sebuah organisasi yang lebih besar dengan sistem kerja setingkat korporasi.

Sementara itu, Menteri BUMN, Rini M. Soemarno menjelaskan, sesuai dengan amanat Presiden RI dalam hal Korporatisasi Pertanian, Kementerian BUMN telah menterjemahkannya dengan mewujudkan Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan Petani.

“Lewat BUMN, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari pratanam, tanam, panen, hingga pasca panen,” jelas Rini.

Menurutnya, kehadiran MBB Sliyeg merupakan salah satu program percontohan dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

MBB merupakan korporasi yang dikelola dengan sistem yang lebih efektif dan menguntungkan dengan menyediakan layanan yang bertujuan untuk mendukung kemajuan petani.

Lebih lanjut Rini menyebutkan, potensi petani di Kecamatan Sliyeg ini adalah sebanyak 7.009 orang, dari jumlah tersebut telah diserahkan kartu Tani kepada 2993 petani dan sebanyak 1.158 petani diantaranya telah menerima fasilitas kredit usaha rakyat.

Dengan pemberian fasilitas ini, diharapkan seluruh kebutuhan tanam petani dapat terpenuhi dengan baik, berikut jaminan biaya hidup sampai dengan musim panen.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Telkom, Alex J. Sinaga mengatakan, program ini merupakan pilot project digitalisasi sistem pertanian di Indonesia.

“Melalui keberadaan program ini, diharapkan para petani yang sebelumnya hanya sebagai penanam yang menghasilkan padi saja, saat ini bisa menjadi wirausaha yang unggul. Digitalisasi sistem pertanian merupakan mesin penggerak guna memaksimalkan produktivitas petani,” kata Alex.

Ditambahkan, digitalisasi pertanian dapat memudahkan monitoring data dan informasi, seperti lokasi kerja petani, luas lahan, serta waktu tanam dan panen. Data ini nantinya dapat digunakan MBB untuk memfasilitasi kebutuhan para petani.

Telkom mewujudkan digitalisasi pertanian dalam bentuk platform digital yang terintegrasi bernama LOGTAN (Logistik Tani).

Melalui LOGTAN, petani dan BUMN terkait dapat mengakses data tunggal yang lengkap mulai dari masa pratanam hingga pasca panen.

LOGTAN juga menyediakan informasi terkait profil petani, jenis lahan pertanian, kebutuhan kredit usaha, asuransi hingga mobilisasi hasil panen.

Asal tahu saja, digitalisasi sistem pertanian diperuntukkan bagi kelompok tani melalui kehadiran BUMN dalam 4 siklus tanam. Pada siklus pratanam, BUMN menyediakan asuransi usaha tani dan kredit usaha rakyat melalui PT Jasindo, PT Askrindo, dan Himbara.

Sedangkan pada tahap tanam, BUMN hadir dengan menyediakan benih, distribusi pupuk, dan pendampingan melalui PT Pupuk Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, dan PT PNM.

Sementara itu, pada tahap Panen, BUMN menyediakan penyimpanan hasil panen dan resi gudang yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian.

Selanjutnya, di tahap Pasca Panen, BUMN membantu distribusi hasil tani melaui Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Pangan serta keberadaan Blanja.com sebagai platform e-commerce yang memungkinkan petani menjual secara online.

Adapun program layanan kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi petani, seperti usaha skala kecil, daya tawar petani lemah, serta insentif petani yang tidak tepat dan tidak berkelanjutan.

Menariknya, semua pelayanan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan Kartu Tani. Data ini nantinya juga menjadi acuan dari Kementerian Pertanian mengenai pertanian di Indramayu, khususnya di Kecamatan Sliyeg.

Program Layanan Kewirausahaan Petani ini akan diterapkan di sebelas wilayah di Jawa Barat, antara lain Indramayu, Karawang, Majalengka, Ciamis, dan Cianjur.

Sistem digitalisasi pertanian yang sudah dicanangkan sejak Maret 2017 ini, menjadikan Indramayu sebagai Kabupaten di Indonesia yang memiliki data pertanian matang.

“Kami berharap digitalisasi sistem pertanian bisa mendorong petani untuk memaksimalkan sistem dan mempermudah bisnis pertanian. Sehingga produktivitas dan kesejahteraan petani turut meningkat,” tandas Alex.  (Arul)