Chairman Jababeka Group Ungkap Peran Pengusaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan

Jakartakita.com – Founder sekaligus Chairman Jababeka Group, Setyono Djuandi Darmono mengungkapkan pandangannya mengenai peran pengusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan bangsa. Ia pun mendorong percepatan pembangunan dengan konsep kelola shopping mall.

Hal ini terungkap dalam acara diskusi buku miliknya, berjudul; ‘Building a Ship While Sailing’, atau membangun kapal sembari berlayar di Cozyfield Gramedia, Mal Pondok Indah, Sabtu (4/7).

Dalam diskusi tersebut, Darmono menyampaikan, bahwa Indonesia banyak memiliki pulau-pulau yang penduduknya sedikit, namun karena keterbatasan anggaran menjadi kesulitan dalam membangun infrastrukturnya, pendidikannya, dan industrinya. Menurutnya, dibutuhkan investor yang membawa dana, teknologi dan pasar untuk melakukan pemerataan pembangunan.

“Melalui buku ini, saya merasa perlu menceritakan ke dunia luar bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dengan sumber daya alamnya yang luar biasa, namun memiliki keterbatasan anggaran,” ujar Darmono.

Menurutnya, mereka (investor – Red) sedang mencari lahan yang bisa meningkatkan ekonomi yang baru dimana Indonesia punya, kosong dan kita lagi susah. Namun karena alasan keamanan maka kita menolaknya, padahal kita butuh.

“Masa dari 17 ribu pulau hanya di pulau Jawa semua konsentrasinya. Semua berkumpul di pulau Jawa. Jadi, daerah-daerah yang masih kosong daripada menganggur dan tidak dikelola, biarkanlah perusahaan-perusahaan besar masuk dan meningkatkan kesejarhteraan kita, pendidikan kita dan kesehatan layak kita. Tinggal di atur peraturannya supaya tidak selamanya dan tidak menjadi penjajahan,” tuturnya.

Ditambahkan, pulau-pulau di Indonesia dapat dibikin seperti Singapura, biar dikelola sama Taiwan atau Jepang, agar dapat menjadi Singapura-nya Indonesia, tapi milik Indonesia.

“Seperti konsep shopping mall, mal ini tanahnya punya Indonesia dan tidak mungkin dibawa kemana-mana. Biar orang asing yang mengelola tapi bayar pajak, menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak mungkin tanahnya di bawa,” jelasnya.

Sejak meluncurkan bukunya pada tahun lalu, Darmono ingin banyak orang mengenal Indonesia lebih baik. Tidak terkecuali orang Indonesia sendiri yang sering kali lupa ada potensi yang besar, yang perlu digarap bersama-sama namun dengan keterbatasan sumber daya.

Diskusi buku pun dilakukan secara rutin baik di Jakarta hingga ke daerah-daerah, mulai dari kampus, kantor kementerian, hingga tempat umum agar dapat menjangkau banyak pihak.

Sementara itu, ditempat yang sama, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Komaruddin Hidayat menegaskan, prinsip nation atau kewarganegaran tidak boleh menjadi ekslusif, sehingga tertutupnya kerjasama, perluasan dalam pemerataan ekonomi.

“Nation atau nasionalisme itukan baru, ibaratnya kita punya anak lantas membuat rumah tangga baru yang akan mengatur diri mereka, masa iya harus mengikuti orang tua terus. Jikalau Nation menjadi ekslusif tertutup kemungkinan kerjasamanya, dan perluasannya. Dengan begitu, nation menjadi seleb center yang jomplang, ada yang maju dan ada yang miskin.

Indonesia memiliki sejarah kebangkitan, sejarah pembentukkan. Sebabnya perlu manajemen skill yang bagus jangan sampai ribuan pulau-pulau Indonesia tercerai-berai,” pungkas Komaruddin.  (Edi Triyono)