Minimalisir Gangguan Pelaksanaan Pemilu 2019, Polri Siapkan Lima Strategi

Jakartakita.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang (pileg dan pilpres) berjalan aman dan lancar.

Untuk melaksanakan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan.

Demikian diungkapkan Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo dalam acara Forum Promoter Polri, yang berlangsung di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Lebih lanjut diungkapkan, ada beberapa potensi ancaman yang berimbas pada pelaksanaan pemilu menjadi terganggu. Beberapa ancaman tersebut diantaranya; protes dan gelombang ujuk rasa, bentrokan masal, sabotase, black campaign dan money politic, manipulasi hasil suara, serta tindakan anarkis yang terkait dengan pemilu lainnya.

Dedi menambahkan, potensi kerusuhan yang dapat menganggu jalannya pemilu ini bisa terjadi di mana saja. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir dampak dan mencegah potensi terjadinya gangguan pelaksanaan pemilu, Polri bersama dengan pihak terkait lainnya menyiapkan lima strategi.

“Yang pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. Kemudian Strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu. Juga digelar Operasi Nemangkawi 2018 yang dikhususkan untuk menciptakan kondisi aman khususnya di wilayah Papua. Lalu Operasi Antimop 2018 khusus untuk menindak pelanggaran money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoax dan hate speech,” tutur Dedi.

Ditambahkan, dalam pelaksanaan pengamanan proses pemilu nanti, Polri tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan TNI, mitra Kamtibmas dan instansi terkait lainnya.

Diperkirakan, Polri akan mengerahkan sebanyak 272.880 personilnya untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Selain itu, akan dilibatkan juga TNI dengan total 2/3 dari kekuatan Polri serta Linmas sebanyak 1,73 juta orang yang nantinya setiap TPS akan ditempatkan 2 orang Linmas.

Lebih lanjut dijelaskan, pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019 mendatang, menjadi momentum yang sangat istimewa.

Hal ini karena dua pasangan calon Presiden dan Wakilnya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, yaitu Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Sementara itu, Kepala Bagian ATP3 Bawaslu, Ilham menyatakan, bahwa pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dalam proses dari sebelum hingga hasil pemilu ditetapkan.

Diharapkan, dengan adanya pengawasan yang intensif segala bentuk pelanggaran pemilu dapat ditekan. Kalaupun kedepan ditemukan bukti pelanggaran diharapkan ada proses penyelesaian sengketa sesuai dengan koridor yang berlaku.

Untuk memaksimalkan pengawasan tersebut, dia berharap, agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat yang maju dalam kontestasi politik, baik untuk pemilihan legislatif ataupun presiden tahun 2019 mendatang.

“Kita berupaya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapan pemilihan, salah satunya melalui Sosialisasi Pusat Pengawasan Partisipatif,” tandasnya. (Edi Triyono)