Kesuksesan Vaksinasi Tahap Kedua Perlu Dibarengi Kepatuhan Prokes

Jakartakita.com – Kegiatan vaksinasi kepada pedagang pasar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/2) lalu, menandai program vaksinasi tahap kedua yang menyasar pedagang pasar, pegawai sektor pariwisata, lanjut usia, petugas pelayan transportasi publik, anggota TNI dan Polri, guru, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai daerah, atlit, dan jurnalis.

“Saya mengapresiasi program pemerintah yang sangat cepat agar ekonomi kita pulih. Minat pedagang luar biasa menjelang satu hari sebelum pelaksanaan vaksinasi di Tanah Abang. Sehingga target hari pertama mencapai 1.400 pedagang yang sudah divaksin tercapai, dan hari kedua juga 1.400 pedagang. Jadi, kini total sudah 2.800 pedagang yang sudah divaksinasi,” terang Arief Nasrudin, Direktur Utama PD Pasar Jaya, di acara Dialog Produktif yang diselenggarakan KPCPEN bertajuk “Transaksi Jalan, Prokes Tetap Diutamakan” yang ditayangkan di kanal youtube FMB9IDIKP, Jumat (19/2).

Lebih lanjut Arief Nasrudin menerangkan, “Angka sebelum sensus memang diperkirakan ada 50.000 pedagang, tapi setelah disensus kurang lebih angkanya menjadi sebanyak 30.000 – 40.000, mudah-
mudahan angkanya bisa lebih dari itu. Kita memang canangkan untuk vaksinasi di angka kurang lebih 53.000,” terangnya.

Tidak berhenti di Tanah Abang, lanjutnya, PD Pasar Jaya juga akan bergerak cepat melakukan vaksinasi ke pasar-pasar lainnya.

“Kita sudah rencanakan dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas
Kesehatan untuk memvaksinasi di Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara dan Selatan sampai masuk ke pasar besar dan pasar kecil. Saat ini kami sedang mensensus semua pedagang by name by address sehingga tidak salah dalam pelaksanaannya nanti,” ujarnya.

Menurut Arief, manfaat vaksinasi ini akan mampu menciptakan kepercayaan bagi pelaku ekonomi.

“Saat vaksinasi dilakukan di seluruh pasar, harapannya adalah ekonomi mulai bergeliat juga, sehingga pemerintah bisa mengakselerasi vaksinasi ke sektor lain agar pertumbuhan ekonominya mulai membaik,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, dr. Falla Adinda, dokter dan tim penanganan COVID-19 mengungkapkan, langkah pemerintah untuk memvaksinasi pedagang pasar di tahap kedua ini, sebagai langkah yang tepat, karena (pedagang pasar) dianggap paling berisiko.

“Setelah pedagang pasar, sektor yang berisiko lainnya adalah sektor perhotelan dan restoran, lalu petugas pelayanan publik. Artinya, Indonesia punya prioritas tersendiri, tinggal bagaimana masyarakat tetap menjaga keinginan mereka untuk divaksin dan menjalankan protokol kesehatan,” terang dr. Falla.

Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga menanggapi positif langkah Kementerian Kesehatan untuk memasukkan sektor pariwisata sebagai penerima vaksin Covid-19 tahap kedua.

Menurut Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI, ada sebanyak 121.485 tenaga kerja di industri perhotelan dan restoran yang akan menerima vaksin tahap kedua, dari 1.549 perusahaan yang ada di seluruh Indonesia.

“Data tersebut diperoleh setelah adanya penyesuaian dengan Kemenkes,” terangnya.

Sebagai tanggapan dari adanya program ini, Maulana Yusran menyampaikan, “Tentu kami apresiasi upaya pemerintah, karena usulan kami terealisasi untuk vaksinasi di sektor pariwisata, khususnya tenaga kerja perhotelan dan restoran. Respon pekerja beragam, tapi sebagian besar antusias sehingga saat mengumpulkan data, kami sedikit kewalahan.”

“Harapan kami, dengan adanya vaksinasi, sektor pariwisata bisa bergerak kembali. Selama 12 bulan selama pandemi berlangsung, hotel dan restoran memang agak kesulitan beroperasi,” sambung Maulana Yusran.

Terkait vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan, dr. Falla berpesan, “Ketika bicara vaksinasi memang bicara efektifitas dan efikasi (kemanjuran) vaksin. Adapun angka efikasi vaksin Sinovac yang dikeluarkan Badan POM menunjukkan 65,5%. Angka ini cukup baik, tetapi ada kemungkinan kecil kita bisa terinfeksi namun dengan gejala ringan, itulah kenapa kita dihimbau setelah vaksinasi harus tetap menjalankan protokol kesehatan.” 

Ditambahkan, “Protokol kesehatan itu dibuat agar masyarakat tetap menjalankan aktivitas tanpa khawatir terinfeksi dan timbal baliknya ekonomi bisa berjalan. Sehingga pelaku usaha hotel dan restoran bisa menerapkan kampanye lingkungan yang sehat dan aman, sehingga masyarakat merasa aman ketika berkunjung.” (Edi Triyono)