Menghadapi MEA, Transformasi RNI Mutlak

Jakartakita.com – Di acara Forum Diskusi Manajemen dengan tema Transformasi Korporat Menghadapi MEA, di PPM Manajemen, Jakarta, Selasa (17/3/2015), Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro, mengatakan, transformasi PT Rajawali Nusantara Indonesia – RNI (Persero) adalah hal yang mutlak dalam mengarungi MEA 2015. Hal ini mengingat RNI merupakan suatu konglomerasi bagi banyak entitas bisnis seperti gula, sawit, teh, kondom, farmasi, perdagangan, dan lainnya.

Ismed juga mengatakan, melakukan Initial Public Offering/IPO merupakan langkah strategis yang harus dilakukan RNI kedepannya. Tidak hanya untuk RNI saja, melainkan juga bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Dalam waktu dekat, RNI akan mendorong anak usahanya PT Phapros Tbk agar bisa IPO.

Dijelaskan Ismed, BUMN harus didorong untuk melakukan Initial Public Offering/IPO agar mampu menghadapi persaingan di era MEA 2015. Pasalnya, melalui IPO BUMN akan lebih akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, manjemen akan lebih hati-hati dalam menjalankan perusahaan karena tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada pemerintah tetapi juga kepada publik. Diharapkan tata kelola BUMN yang lebih baik dapat terwujud dengan IPO.

“IPO menuntut BUMN melakukan pelaporan keuangan kepada publik secara berkala. Hal ini dilakukan agar pengawasan dari publik akan lebih ketat, sehingga tata kelolanya menjadi lebih terbuka. Hal ini akan membuat para direksi dan jajarannya bisa lebih profesional dan bertanggung jawab kepada pemegang saham publik diluar pemerintah,” ujar Ismed.

Ismed menambahkan, dengan melakukan IPO, sedikit demi sedikit dapat mengikis politisasi yang selama ini kental diisukan ada di tubuh BUMN. Setelah IPO, lanjut dia, intervensi apapun yang berpotensi merugikan perusahaan efeknya akan langsung terasa di lantai bursa. Maka manajemen akan lebih selektif dalam mengelola perusahaan.

Menurut Ismed, faktor politisasi ini sangat penting, selama ini BUMN kerap dituntut terus melakukan transformasi, namun ternyata transformasi internal tidak cukup. Bagi entitas bisnis seperti BUMN, transformasi politik juga vital karena terkait regulasi.

“Inovasi BUMN terkadang benturannya bukan dengan internal tetapi dengan situasi politik. Jika BUMN tidak bersih dari kepentingan politik bagaimana bisa fokus?” katanya.

Namun demikian, Ismed berpendapat, tidak harus seluruh BUMN di dorong untuk IPO, khusus BUMN yang bergerak dalam sektor pelayanan publik seperti PT KAI, PLN, dan Sang Hyang Seri tidak perlu IPO. Sedangkan, BUMN perkebunan seperti PTPN dan RNI harus IPO.

Dalam kegiatan diskusi ini, juga turut hadir CEO PT Kamadjaja Logistic, Ivan Kamadjaja dan Direktur JNE H.M. Johari Zein.