DANA: Passive Income Tak Harus Dimulai dengan Modal Besar

Last updated 22 Jul 2026 126 0

Jakartakita.com – Keinginan memiliki passive income semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. Namun, anggapan bahwa investasi harus dimulai dengan modal besar masih menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mulai membangun aset.

Head of Investment and Insurance DANA Ivan Kusuma mengatakan besarnya modal bukan faktor utama dalam membangun passive income. Menurutnya, yang lebih penting adalah memulai investasi sedini mungkin dan melakukannya secara konsisten sesuai tujuan keuangan.

“Mitos terbesar tentang passive income adalah harus dimulai dengan modal besar. Faktanya, yang paling menentukan bukan seberapa besar uang yang dimiliki, tetapi seberapa cepat seseorang mulai berinvestasi dan konsisten membangun aset,” ujar Ivan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 66,46 persen. Kondisi tersebut menunjukkan akses terhadap layanan keuangan terus meningkat, meski pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan masih perlu diperkuat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, DANA menghadirkan fitur DANA+ yang memungkinkan pengguna mulai berinvestasi di reksa dana pasar uang dengan saldo awal mulai Rp10.000. Dana yang ditempatkan berpotensi memperoleh imbal hasil harian sekaligus tetap dapat digunakan untuk bertransaksi.

Sejak diluncurkan pada awal 2026, DANA+ telah digunakan oleh lebih dari 14 juta pengguna untuk berbagai tujuan keuangan, mulai dari membangun dana darurat hingga mempersiapkan kebutuhan jangka panjang.

Ivan menegaskan edukasi tetap menjadi kunci agar masyarakat memahami bahwa membangun passive income merupakan proses jangka panjang dan bukan cara memperoleh keuntungan secara instan.
DANA+ merupakan fitur investasi di aplikasi DANA yang menempatkan dana pengguna pada produk reksa dana pasar uang yang dikelola STAR Asset Management serta telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Risma)