Setiap SPBU Diwajibkan Sediakan Dispencer Gas

Jakartakita.com – Pemerintah mendukung program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bagar Gas (BBG).

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menggelar konvoi sekitar 25 unit kendaraan Commpressed Natural Gas (CNG) pada hari ini, Senin (13/3/2017), di Jakarta.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, dan dihadiri jajaran Direksi Perusahaan Gas Negara (PGN), serta jajaran Direksi anak usaha PGN.

Dalam sambutannya, Dirjen Migas, IGN Wiratmaja Puja menyatakan bahwa, Pemerintah akan menerbitkan Permen (ESDM) tentang penyediaan gas untuk kendaraan, dengan mewajibkan semua SPBU di daerah-daerah tertentu untuk menyediakan satu nozzle atau satu dispenser untuk gas di masing-masing SPBU.

Dijelaskan, nantinya daerah-daerah yang sudah ada infrastruktur gas merupakan daerah yang SPBU-nya diwajibkan untuk menyediakan BBG.

“Misalkan Jabodetabek, Palembang, Surabaya, Balikpapan, Lampung, sampai Cilegon. Ini kita wajibkan SPBU-SPBU di situ menyediakan satu dispenser gas,” terang Wiratmaja Puja saat mengunjungi SPBG Cililitan, Jakarta Timur, Senin (13/03/2017).

Diakuinya, aturan terkait hal tersebut sedang dipersiapkan oleh Kementerian ESDM dan segera akan diterbitkan.

“Sehingga nanti istilah telor sama ayam akan mulai terjawab. Selama ini kan selalu pertanyaannya, gasnya mana? Atau sebaliknya, kendaraannya mana? Sekarang kita pecahkan telor dan ayam, langsung saja kita bangun dulu infrastruktur gasnya,” paparnya.

Namun demikian, lanjut dia, penerapan kewajiban penyediaan 1 dispenser khusus gas di SPBU akan dilakukan secara bertahap.

“Misal, kota Jakarta ada sekian SPBU, mana dulu di tahun pertama, kedua, dan seterusnya,” jelas Wirat.

“Targetnya dalam dua atau tiga tahun, di suatu wilayah sudah ada dispenser gasnya di semua SPBU. Jadi dalam dua atau tiga tahun sudah tersedia,” sambungnya.

Sementara itu, pihak Pertamina sendiri mengaku siap jika regulasi tersebut diberlakukan.

Wiko Migantoro, VP Natural Gas Pertamina menyampaikan, bahwa pihaknya sudah punya target jangka pendek untuk meningkatkan utilisisasi bahan bakar gas.

“Manakala ditanya apakah kita siap, tentu saja kita harus siap apabila program ini sudah terintegrasi secara masif. Sehingga apa yang kita bangun dapat teruntilisasi,” ujar Wiko.

Sementara itu, Robbi Sukardi selaku  Ketua Umum Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia (APCNGI) mengatakan, rencana Pemerintah tersebut cukup realistis untuk dapat dijalankan.

Namun, Robbi menekankan agar upaya tersebut juga harus dibarengi dengan dukungan dari semua pihak.

“Kalau Pemerintah sudah menjalankan perannya untuk membangun atau membangkitkan chicken atau infrastrukturnya, maka juga harus didukung oleh ATPM (produsen kendaraan) atau egg-nya,” tandas Robbi. (Edi Triyono)