Jakartakita.com – Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11), telah melantik Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru, menggantikan Mahendra Siregar yang mengundurkan diri 20 Oktober lalu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan sosok Franky dinilai memahami mengenai permasalahan investasi di Indonesia. Namun tugas berat segera menghadang yakni menciptakan kepercayaan publik agar menanamkan modalnya di Indonesia. “Pengusaha keinginannya sederhana. Hanya izin itu murah dan mudah. Lalu juga transparan,” kata Suryo, di Jakarta, Kamis (27/11).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan sosok Franky dinilai memahami mengenai permasalahan investasi di Indonesia. Namun tugas berat segera menghadang yakni menciptakan kepercayaan publik agar menanamkan modalnya di Indonesia. “Pengusaha keinginannya sederhana. Hanya izin itu murah dan mudah. Lalu juga transparan,” kata Suryo, di Jakarta, Kamis (27/11).
Dijelaskan, pengusaha kerap mengeluhkan mengenai lambatnya birokrasi dalam mengurus perizinan usaha di Indonesia. Menurut Suryo, kondisi tersebut berdampak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. “Sering kali kelengkapan izin sudah dipenuhi namun kapan keluarnya tidak jelas,” ujar Suryo.
Namun ia optimis, pertumbuhan ekonomi 7 persen yang ditargetkan Presiden Joko Widodo merupakan sesuatu yang dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan semacam insentif fiskal kepada dunia usaha. “China bisa banyak investasi karena memberikan fasilitas dengan cuma-cuma untuk menumbuhkan industri. Indonesia harus seperti itu, tidak bisa hanya menunggu,” jelas Suryo.
Ekonom INDEF, Ahmad Erani Yustika mengatakan, peran BKPM sangat strategis di era pemerintahan Jokowi-JK. BKPM mesti memiliki kepedulian terhadap kepentingan ekonomi domestik (penanaman modal dalam negeri/PMDN) yang saat ini persentasenya baru 39 persen dari total investasi di Indonesia, dengan kata lain lebih besar persentase penanaman modal asing (PMA).
Oleh sebab itu, ia berharap, dengan ditunjuknya Franky, kedepannya BKPM bukan hanya menjadi fasilitator investasi asing, namun juga dapat mendorong partisipasi investasi domestik jadi lebih besar lagi. “Kita berharap tahun 2019 dengan pertambahan secara bertahap bisa dibalik atau minimal 50:50 antara PMA dengan PMDN, syukur-syukur 2019 PMDN sudah mencapai 60 persen,” ujarnya.
Ditambahkan, para pelaku ekonomi menengah ke bawah yang selama ini kurang tersentuh perannya diharapkan juga mampu terakomodir nantinya.
“Pelaku ekonomi kecil dan menengah perlu diperkuat, jangan kemudian yang disebut dengan investasi adalah untuk ekonomi besar saja, tapi melupakan yang menengah dan kecil,” kata dia.
Ia menambahkan, kedepannya sebagai Kepala BKPM, Franky harus bisa memastikan bahwa investasi bisa tersebar ke seluruh wilayah bukan hanya terfokus di Jawa saja.
“Kepala BKPM harus memiliki perspektif luar Jawa. Dengan adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur, kepala BKPM yang baru juga harus memiliki perspektif itu. Harus bisa menseleksi investasi, khususnya investasi di luar Jawa agar memiliki porsi yang lebih besar,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, ia berharap, dengan ditunjuknya Franky, kedepannya BKPM bukan hanya menjadi fasilitator investasi asing, namun juga dapat mendorong partisipasi investasi domestik jadi lebih besar lagi. “Kita berharap tahun 2019 dengan pertambahan secara bertahap bisa dibalik atau minimal 50:50 antara PMA dengan PMDN, syukur-syukur 2019 PMDN sudah mencapai 60 persen,” ujarnya.
Ditambahkan, para pelaku ekonomi menengah ke bawah yang selama ini kurang tersentuh perannya diharapkan juga mampu terakomodir nantinya.
“Pelaku ekonomi kecil dan menengah perlu diperkuat, jangan kemudian yang disebut dengan investasi adalah untuk ekonomi besar saja, tapi melupakan yang menengah dan kecil,” kata dia.
Ia menambahkan, kedepannya sebagai Kepala BKPM, Franky harus bisa memastikan bahwa investasi bisa tersebar ke seluruh wilayah bukan hanya terfokus di Jawa saja.
“Kepala BKPM harus memiliki perspektif luar Jawa. Dengan adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur, kepala BKPM yang baru juga harus memiliki perspektif itu. Harus bisa menseleksi investasi, khususnya investasi di luar Jawa agar memiliki porsi yang lebih besar,” pungkasnya.