Jakartakita.com – Ahok, atau Basuki Tjahaja Purnama, pada Senin (2/3/2015) mengungkapkan ada kejanggalan pada angka Rp 12,1 T yang diajukan untuk pengadaan UPS dalam dunia pendidikan
Bertempat di Balai Kota, Ahok menegaskan, tidak akan memasukkan dana ini ke dalam APBD, karena dirasa tidak pantas. Sementara itu, DPRD tetap ngotot tidak akan mengikuti sistem E – Budgeting.
Berbagai dukungan pun datang dari masyarakat kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut baik pro ataupun yang kontra. Bagi beberapa warga DKI, Ahok dinilai sangat berani dan vokal dalam persoalan dana APBD 2015 ini.
Ahok pada hari ini juga melaporkan kasus tersebut kepada KPK. Mengetahui hal itu, pihak dari partai Nasdem mencabut hak angket atas Ahok.