Jakartakita.com – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa keputusan dirinya memasukkan angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) ke dalam jalur Transjakarta adalah kebijakan yang salah.
“Memang ini sudah kebijakan yang salah, diijinkan ada APTB. Yang ada itu harusnya Transjakarta diperluas sampai ke kota penyangga,” tuturnya, Rabu (6/5/2015).
Menurutnya, seharusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan perluasan jalur alias koridor hingga menyentuh perbatasan kota-kota penyangga sehingga orang Jakarta atau orang luar Jakarta yang keluar masuk Ibu Kota cukup dengan Transjakarta yang hanya membayar tarif Rp3.500.
Basuki mengungkapkan hal tersebut, terkait dengan polemik seputar sistem rupiah per kilometer yang ditawarkan oleh Pemprov DKI kepada operator APTB.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta telah menggelar rapat bersama Organda membahas seputar sistem rupiah per kilometer tersebut, beberapa waktu lalu.
Namun, Organda tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Pemprov DKI, yaitu sekitar Rp 14.000-Rp 15.000 per km. Organda meminta Rp 18.000 per km. Tidak hanya itu, operator APTB juga menginginkan penumpang membayar dua kali.
Padahal, penumpang telah membayar tiket sebesar Rp 3.500 di loket. Harga itu tetap ingin dijaga Pemprov DKI agar tidak naik dan membebani masyarakat.