Jakartakita.com – Ternyata tidak semua operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) menolak opsi yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk bergabung dengan PT Transportasi Jakarta. Keputusan menolak bergabung hanya disampaikan oleh DPD Organda DKI sebagai organisasi yang menaungi APTB untuk menjawab keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ahok menuturkan, APTB menolak bergabung dengan PT TJ dengan alasan Pemprov DKI tidak pernah memberikan mereka opsi sistem pembayaran rupiah per kilometer. Padahal, kata Ahok, selama ini Pemprov DKI telah berkali-kali menyampaikan skema kompensasi itu dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dishubtrans DKI dengan para operator.
Sebelumnya, dalam pernyataan resminya, Organda DKI merasa 2 opsi yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta kepada operator APTB dinilai kurang pantas, apalagi melihat keberadaan pengusaha angkutan yang selama puluhan tahun telah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.
Opsi pertama yakni, APTB dapat beroperasi seperti yang sudah dijalani selama ini dan harus mengangkut penumpang yang pindah dari Transjakarta ke APTB tanpa ada kompensasi pembayaran dari Pemda DKI/Transjakarta serta Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya harus sama dengan Transjakarta. Ini berarti operator APTB yang akan memberikan subsidi kepada pengguna angkutan umum, karena penumpang Transjakarta yang pindah naik ke APTB tidak dibayar oleh PT. Trans Jakarta.
Pilhan alias opsi yang kedua, yakni APTB hanya boleh beroperasi sampai dengan perbatasan koridor Transjakarta. Jadi dalam rapat tersebut tidak ada sama sekali membahas perhitungan tarif rupiah perkilometer.
Organda DKI menilai keputusan Ahok mengusir APTB dari jalur Transjakarta adalah semena-mena. Pasalnya, jalur Transjakarta yang dibangun Pemprov DKI awalnya adalah jalan umum yang dikuasakan pengelolaannya kepada PT. Trans Jakarta, pembiayaannya pun melalui APBD DKI yang berarti memakai dana dari rakyat.